PALU EKSPRES, JAKARTA – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan, isu pengggunaan merkuri di pertambangan rakyat, harus disikapi dengan arif. Bila masyarakat setempat menemukan merkuri, sebaiknya mereka menyerahkan bukti tersebut kepada aparat berwenang untuk diinvestigasi. Namun, isu ini tidak bisa begitu saja dijadikan alasan untuk menutup tambang yang diberikan izin resminya oleh pemerintah.
Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Satya Yudha mengatakan, tambang emas Poboya, Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) tak dapat ditutup. Pasalnya, Poboya, bukanlah tambang emas ilegal. Perusahan tambang emas setempat, memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang pemberian izinnya sudah melalui berbagai tahapan analisa dan kajian.
“Tidak bisa ditutup (tambang Poboya-red). yang berwenang menutup itu pusat,” jelas Satya, di Jakarta, Selasa (16/1), menanggapi desakan dari sejumlah pegiat lingkungan yang mendengungkan isu penutupan tambang emas Poboya.
Ia menegaskan, jika masyarakat menemukan, ya mereka harus menyerahkan buktinya kepada aparat yang berwenang. Diyakininya, merkuri sudah ditinggalkan untuk dipakai di sana. Begitu halnya laporan pemerintah daerah setempat menegaskan hal ini. Dulu, memang merkuri diketahui digunakan di sana oleh petambang rakyat.Namun, kini tak lagi demikian.
Namun, diingatkannya, berdasarkan Undang-undang (UU) Lingkungan Hidup, tak lantas dapat menutup tambang emas Poboya. Sebab, terdapat beberapa mekanisme seperti pemberian sanksi berdasarkan regulasi tersebut.
“Jadi tidak langsung ditutup. Ada urutannya. Kan Peraturan Gubernur (Pergub) yang menyatakan tak boleh ada merkur. Nah, kan ada mekanisme Pergubnya juga kenapa gak itu tidak dijalankan,” ungkapnya.
Sebelumnya, hal serupa pernah diungkapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK Yun Insiani menegaskan, kini warga penambang menggantikan merkuri denggan sianida.
“Mereka (para penambang rakyat-red) saat ini sudah menggunakan sianida. Kalau merkuri mereka sudah ditinggalkan,” ungkap Yun, dalam pemberitaan beberapa waktu lalu.
Berdasarkan hasil pengambilan sampel sampel rambut saat KLHK melakukan observasi langsung ke area pertambangan sekitar Maret dan Agustus 2017 lalu, mereka menemukan rambut penambang yang mengandung merkuri. Namun dari hasil pengamatan KLHK, itu merupakan dampak penggunaan merkuri di beberapa tahun sebelumnya.
“Efeknya kan akumulasi, makanya merkuri itu disebut bioakumulasi. Jadi mungkin sudah dua atau tiga tahun mereka sudah tidak pakai merkuri. Tetapi sebelumnya mereka pakai, sehingga itu bisa kita lihat di rambutnya,” jelasnya.
Karenanya, dapat dipastikan KLHK, warga setempat telah mendapatkan edukasi yang baik atas penggunaan sianida. Apalagi, pihaknya menginginkan para penambang bisa menggunakan sianida untuk proses pertambangan. Itu sebabnya, Tim KLHK akan mengawasi dan selalu mengedukasi sianidai di penambangan emas.
Sengsarakan Masyarakat
Penggiat Lingkungan Hidup dari Serikat Indonesia HIjau Agussallim di kesempatan berbeda menilai, keinginan penutuapan tambang Poboya, justru akan menyengsarakan masyarakat sekitar tambang. Apalagi, perusahan tambang di Poboya telah memiliki IUPK. Oleh karenanya, penutuapan tambanh emas Poboya tak dapat dilakukan dengan mudah.
“Panggil saja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan haidrkan Presiden tutup itu Poboya. Kalau dia masyarakat sipil bawa ke Hakim Konstitusi karena ada kekuatan hukum disana, ” urai Agus.
Itu sebabnya, Agus berpandagan, wacana penutupan tambangan Poboya sarat bernuansa politis. Ia menukas, munculnya isu penolakan pertambangan di sana akibat sifat munafik NGO yang ditengarai melakukan advokasi menggunakan dana asing.
“Win win solution karena mau menguji sektor pertambangan karena menjadi nilai punggung nilai otoritas rakyat paling kecil harus disentuh,” ungkapnya.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kata dia, menyatakan, proses pertambangan emas Poboya tak lagi menggunakan merkuri. Untuk itu, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara bertambang emas yang baik. Edukasi ini, dapat dibantu oleh Perusahan tambang seperti CPM. Tujuannya, untuk menjaga keberlangsungan tambang rakyat yang telah menjaga konsesi dalam IUP.
“Di Liverpool, Inggris, ada tambang dalam kota dan tidak masalah kalau teknologi canggih, ” tandasnya.
(xxx)
