PALU EKSPRES, PALU – Tenaga penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana (PKB/PLBK) lingkup BKKBN diharap memprioritaskan upaya penurunan angka kematian bayi (AKB) san angka kematian ibu (AKI) di wilayah Sulteng.
Harapan ini diutarakan Ketua PKK Sulteng, H Zalzulmida A Djanggola mengingat Sulteng masih termasuk daerah dengan jumlah AKB-AKI tertinggi.
Dalam upaya itu, PKB-PLBK menurutnya dapat mengoptimalkan fungsi posyandu. Dengan melibatkan seluruh stakeholder ditingkat lini lapangan.
“Posyandu merupakan ujung tombak di desa dalam mendekatkan pelayanan kesehatan maupun sosialisasi upaya bina hidup sehat. Karenanya posyandu perlu lebih diaktifkan lagi,”harap Zalzulmida, dalam keterangan persnya, Sabtu 20 Januari 2018 di hotel The Sya Palu.
Petugas PKB-PLBK ia harapkan juga dapat bekerja dengan hati dalam upaya menekan AKB-AKI. Sebab, meski mendapatkan honor dari pemerintah, penyuluh perlu mengedepankan sikap bahwa upaya menekan AKB-AKI adalah kerja yang bersifat sukarela.
“Upaya ini juga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten kota karena mereka yang lebih dekat dengan masyarakatnya,”sebut dia.
Sebagai Ketua PKK Sulteng, pihaknya mengapresiasi adanya peralihan status kepegawaian PKB-PLBK dari tingkat kabupaten kota menjadi pegawai BKKBN. Hal ini ujarnya akan semakin memberi penguatan kompetensi penyuluh ditingkat lapangan.
Sebab sebelum menjadi pegawai pusat, tenaga penyuluh menurutnya kurang mendapatkan penguatan kapasitas dalam hal teknis di lapangan.
“Dengan peralihan itu kami tentu berharap kualitas penyuluh semakin baik. Karena nantinya rutin mendapatkan pelatihan pelatihan bersifat teknis,”jelasnya.
Ditingkat lini lapangan pula, pihaknya siap bersinergi penyuluh BKKBN. Kader PKK ujar dia, sedikit banyak juga menjalankan program terkait pembinaan hidup sehat bagi masyarakat. Bahkan kebetulan, banyak diantara kader PKK ditingkat desa yang direkrut menjadi penyuluh pada BKKBN.
Sinergitas PKK dan PKB-PLBK menurutnya dapat diimplementasikan bersama dalam program kampung keluarga berencana (KKB) yang saat ini tengah digenjot BKKBN.
“Apalagi satu dari 10 program pokok PKK memang berkaitan langsung dengan keluarga berencana,”jelasnya.
PKK sendiri lanjutnya memang tidak bergerak dalam satu komando kelembagaan. Sifatnya bekerja sukarela namun terorganisir dari tingkat pusat ke daerah. Karenanya jika berbicara soal anggaran, PKK tandasnya kerap menunggu program dari kementerian terkait.
Dia berharap dengan peralihan status penyuluh, upaya upaya terkait pembinaan keluarga sejahtera di Sulteng berjalan optimal.
(Mdi/Palu Ekspres)
