PALU EKSPRES, PALU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palu menyosialisasikan ulang PKPU terkait tahapan,program dan jadwal serta verifikasi dan penetapan partai politik (Parpol) peserta pemilu 2019.
Dua PKPU dimaksud yakni PKPU nomor 5 tahun 2018, perubahan dari PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan,program dan jadwal Pemilu tahun 2017.
Kemudian PKPU nomor 6 tahun 2018, perubahan dari PKPU nomor 11 tahun 2017 tentang pendaftaran,penelitian, verifikasi dan penetapan Parpol peserta Pemilu 2019.
Sosialisasi yang dihadiri seluruh liaison officer (LO) atau penghubung Parpol tingkat Kota Palu, Sabtu 27 Januari 2018 di Hotel Santika Palu dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 53/PUU 2018 tentang pemberlakukan verifikasi bagi seluruh Parpol.
Terdapat beberapa perubahan substansi dalam PKPU baru tersebut. Misalnya soal metode verifikasi faktual utamanya verifikasi keanggotaan.
Dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Peserta Pemilu 2019, verifikasi keanggotaan dilakukan di tingkat kabupaten/kota dengan metode sensus dan sampling.
Metode sensus digunakan untuk memverifikasi keanggotaan pada kepengurusan di tingkat daerah kabupaten/kota sampai dengan 100 orang.
Sedangkan metode sampling digunakan untuk memverifikasi keanggotaan pada kepengurusan di tingkat daerah kabupaten/kota di atas 100 orang. Besaran samplingnya adalah 10 persen.
Selain itu, cara memverifikasi faktual keanggotaan juga berubah. Sebelum putusan MK, KPU mendatangi rumah-rumah anggota partai politik yang diverifikasi. Dalam PKPU baru, Parpol diminta menghadirkan orang-orang dalam sampel ke kantor DPD.
Kelonggaran lain dalam verifikasi faktual bisa dilakukan melalui video conference bagi anggota yang tidak bisa hadir ke kantor DPD. Namun dengan catatan pengurus partai harus bisa membuktikan alasan ketidakhadiran anggota yang bersangkutan. Misalnya surat keterangan dokter atau rawat inap jika sakit.
Ketua KPU Palu, Marwan P Angku menjelaskan tahapan verifikasi pengurus akan dilaksanakan mulai tanggal 30 Januari sampai dengan 1 Februari 2018. Hasil verifikasi akan diserahkan kembali ke Parpol pada tanggal 2 Februari 2018.
3 sampai 5 Februari, perbaikan hasil verifikasi oleh Parpol. Selanjutnya verifikasi hasil perbaikan pada 6 Februari 2018. Berikutnya tanggal 7 sampai 8 dijadwalkan sebagai penyusunan berita acara verifikasi oleh KPU.
“Sebelum verifikasi jadwal ini akan disampaikan dulu kesemua Parpol,”jelas Marwan.
Dalam proses verifikasi ini, KPU Palu jelasnya menerapkan sistem pencabutan nomor urut jadwal verifikasi bagi masing-masing Parpol.
Selanjutnya kata dia, KPU Palu akan membentuk dua tim kerja yang akan dibagi saat verifikasi nanti.
Kegiatan sosialisasi PKPU diakhiri dengan menyusun bersama jadwal verifikasi dan pencabutan nomor urut bagi masing-masing Parpol.
(mdi/Palu Ekspres)
