PALU EKSPRES, JAKARTA – Ketua Umum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara, Bob Hasan heran dengan sikap Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) dalam menyikapi ‘buku hitam’ Setya Novanto terkait kasus dugaan Korupsi E-KTP.
Pasalnya, Bob sudah pernah menyampaikan bahwa perhitungan dan pemilihan pemenangan pembuatan E- KTP dapat berpotensi merugikan uang negara triliunan rupiah dan judulnya adalah perampokan uang negara Rp6,4 triliun.
“Tahun 2011 saya waktu itu atas nama Jaringan Informatika Indonesia sudah menduga proyek E-KTP akan bermasalah dikarenakan perhitungan dan pemilihan pemenangan pembuatan E- KTP tidak dilakukan secara transparan dan mengabaikan peran BUMN dalam hal ini Peruri,” jelas Bob dalam rilisnya yang dikirim kepada redaksi pojoksatu.id, Rabu (7/2/2018).
Bob yang berprofesi sebagai pengacara itu menjelaskan bahwa, set econding E-KTP yang bekerjasama dengan perusahan asal Malaysia (pemenang lelang) tidak sistematis dan masif manfaatnya, karena pada waktu itu bertujuan terhindarnya dari gerakan teroris serta perhelatan pemilu sebagai data pemilih.
“Tentang set econding itu tidak bisa dibuat dengan cara semabarangan dan pemegang set econding harusnya pemerintah pusat, analoginya sama dengan kartu ATM Bank dimana yang pegang adalah kantor pusat bank walaupun nasabahnya mengurus kartu ATM di Cabang,” kata Bob.
“Bahkan pada saat itu saya menyampaikan nilai pembuatan E-KTP hanya membutuhkan dana sebesar 800M-1,2 T dengan segala uraiannya, artinya tidak sampai Rp6,4 triliun, akhirnya terjadi pembancakan yang luar biasa dengan angka yang sangat fanstatis” tegas Bob.
Terkait dugaan keterlibatan Mantan Presiden SBY sebagaimana yang diungkapan Pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya, Bob mengatakan dalam perspektif hukum seharusnya SBY tidak perlu gusar dan melakukan klarifikasi melalui konfrensi pers dengan latar belakang Partai Demokrat.
“Sebagai Presiden pada waktu itu dan selaku pimpinan nasional tidak ubahnya dengan kepala daerah sesungguhnya telah memiliki fasilitas khusus yang disebut sebagai “Diskresi”, atau kebijakan yang diambil di luar peraturan yang berlaku, yang pada akhirnya dapat dimasukan sebagai peraturan mengikat berupa peraturan pemerintah yang tidak dapat dikenakan sanksi pidana” katanya.
