Hingga sekarang para penyuluh hingga ketua kelompok tani penerima bantuan benih jagung dan pupuk di wilayah tersebut telah dilakukan pemeriksaan untuk dimintai keterangan.
“Termasuk kepala BPP bernama Joko Pitono diperiksa, mereka semua diundang dan dimintai keterangan oleh penyidik Cabjari Tolitoli Utara. Kami satu persatu diperiksa sejak Januari lalu,” kata anggota kelompok tani yang meminta namanya dirahasiakan.
Menurutnya, dirinya diperiksa terkait dugaan penyimpangan penyaluran bantuan pupuk jagung dari Dinas Pertanian.
“Kalau tidak salah ada sekitar 15 kelompok penerima yang diperiksa termasuk kelompok saya,” katanya.
Penyaluran pupuk yang bersumber dari dana tugas pembantuan APBN tahun 2017 tersebut melekat di Satuan Kerja (Satker) Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah diduga melanggar Juknis, dimana para kelompok tani sebetulnya menerima bantuan berbentuk benih jagung juga uang.
“Pada kenyataannya bukan uang kami terima, tetapi pupuk. Anehnya pupuk yang kami terima kurang, tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya,” terang anggota kelompok tani itu.
Sebetulnya setiap kelompok tani seharusnya mendapatkan bantuan pupuk sebanyak 50 karung atau sekitar 2,5 ton, namun pada kenyataannya yang diterima kelompok tani hanya sekitar 30 karung atau sebesar 1,5 ton.
Dikonfirmasi, belum diperoleh keterangan lebih jelas dari Kepala Kejaksaan Tolitoli Utara Adif Swandaru.SH terkait kasus yang ditanganinya tersebut. Saat dihubungi berulang kali terdengar nada aktif namun tidak dijawab.
Namun saat dihubungi melalui pesan singkat, Kajabjari Tolitoli Utara itu hanya membalas dengan menuliskan, “Mohon maaf sebelumnya bro, seperti yang kita ketahui semua yang masih dalam proses sifatnya tertutup,” kata Adif kepada wartawan.
(Mg6/Palu Ekspres)
