PALU EKSPRES, PALU – Sedikitnya tujuh proyek pengembangan Migas di Sulteng akan dikembangkan pada 2018 ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Roy Widiartha, Manager Senior Operasi SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi saat audiensi dengan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Kamis (15/2) di Palu.
Roy bersama Manajer JOB Pertamina Medco, M. Ferry Bagdja, Field Manager Dongi Matindok PT. Pertamina EP Munir Yunus. Kedatangan mereka bermaksud menyampaikan Proyek Pengembangan Produksi Minyak dan Gas di Sulawesi Tengah.
Pada kesempatan itu, gubernur didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian, Kepada Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta Sekretaris Dinas ESDM.
Roy menyampaikan bahwa produksi minyak dan gas pada tahun 2017 jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Sulawesi Tengah merupakan daerah produksi gas terbesar ke 5 di Indonesia.
“Pada tahun 2018 di wilayah Sulawesi Tengah, akan dilakukan 7 proyek pengembangan baik melalui JOB Pertamina Medco E & P Tomori dan Pertamina EP,” kata Roy.
Sementara Ferry Bagja Selaku Sr. Busisness Support Manager JOB Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi, menyampaikan bahwa dengan perbaikan harga minyak dunia dan berdasarkan analisa bisnis, direncanakan reaktifitas Tiaka kembali. Blok Tiaka akan dioperasikan kembali.
Fiel Manager Dongi Matindok PT Pertamina EP, Munir Yunus juga menyampaikan bahwa saat ini produksi Dongi Matindok sudah full produksi untuk eksport. Namun untuk kebutuhan lokal, dalam hal ini untuk PLN belum diproduksi sebab PLN belum memanfaatkan sebesar 20% produksi dan rencana pengembangan pembangunan untuk produksi 150 juta.
Roy berharap dukungan gubernur dalam hal proses koordinasi guna kelancaran proses kegiatan pelaksanaan sosialisasi kegiatan hulu migas pada tingkat provinsi.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyampaikan bahwa terkait dukungan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah terhadap pelaksanaan Pengembangan Operasional sudah ditindaklanjuti dan direspon.
Gubernur telah menyurati Bupati area produksi seperti Banggai dan Morowali, supaya mendukung kegaiatan pengembangan produksi berupa sosialisasi dan pembebasan lokasi.
Terkait dengan reaktifitas Blok Tiaka yang sementara berhenti, gubernur mengharapkan agar terlebih dahulu dianalis secara matang, karena keberadaan operasional Blok Tiaka sudah membuat rugi pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah.
“Perlu dilakukan kajian yang matang dan konprehensif sebelum diaktifkan kembali, agar tidak terjadi kerugian yang timbul baik bagi pemerintah daerah juga kepada operator dan juga memiliki beban sosial kepada masyarakat,” kata Longki.
Selanjutnya Longki menegaskan, terhadap pengembangan sumur baru, agar pemerintah Sulawesi Tengah dapat dilibatkan termasuk didalam PI 10% dan DMO sesuai ketentuan. Karena pemerintah daerah propinsi dan kabupaten Banggai dalam Blok Dongi Senoro tidak mendapatkan Participation Interes atau PI 10 % dan DMO.
“PLN juga sampai saat ini belum memanfaatkan dengan baik Domestik Market Obligation. Di lain sisi, banyak perusahaan yang berminat untuk memanfaatkan,” kata Longli.
Lebih jauh gubernur menyampaikan bahwa pemerintah propinsi sudah menyiapkan Perusahaan Daerah sebagai perusahaan yang akan melakukan PI 10% dan untuk memperjuangkan PI 10%.
“Kami sudah bolak balik kekementrian ESDM dan juga ke SSK migas. [tps_header][/tps_header]Kami berharap SKK Migas agar transparan terhadap data produksi, supaya tidak ada kecurigaan dari kami pemerintah daerah. Karena data tersebut berkaitan dengan besar pendapatan yang merupakan bagian pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan,”katanya.
(Humas)
