TINJAU – Aktivitas penambangan ilegal semakin massif terjadi di bukit Tahura Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore.Tampak dua pekerja tambang sedang melakukan perendaman bahan galian menggunakan bahan kimia, Kamis 10 Maret 2016. (Hamdi Anwar)
Lembaga Adat Harus Jadi Pelindung Hutan
PALU,PE – Pengakuan lembaga adat Poboya sebagai fasilitator sejumlah perusahaan dalam melakukan penambangan liar di Taman Hutan Rakyat (Tahura) Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Palu, tampaknya akan segera berhenti. Ini menyusul adanya pernyataan Walikota Palu, Hidayat, untuk menutup lokasi tersebut dari intervensi perusahaan.
“Kalau dia melanggar, itu saya tegaskan harus ditutup,” tegas Hidayat kepada wartawan, Jumat 11 Maret 2016. Menurutnya, lembaga adat seharusnya menjadi garda terdepan bagi kepentingan perlindungan lingkungan dan hutan. Bukan malah sebaliknya menjadi mediator bagi perusahaan untuk melakukan perusakan hutan. “Tidak ada itu yang namanya kawasan adat. Kalau berbicara adat, itu harusnya mereka yang melindungi hutan bukan justru merusaknya,” katanya.
Meskipun kata Hidayat, dalam kegiatan penambangan liar itu, ada pejabat daerah yang juga turut memfasilitasi masuknya perusahaan dengan peralatan berat. “Yang namanya melanggar itu tetap harus dihentikan. Meskipun di situ ada pejabat yang bermain,”tegasnya.
Namun begitu, perintah penutupan itu hanya berlaku bagi perusahaan yang menambang dengan menggunakan peralatan berat, bukan untuk tambang rakyat. Hidayat tetap akan mempersilakan masyarakat untuk melakukan penambangan secara manual. “Kalau untuk tambang rakyat itu silakan, tetapi jangan coba-coba masuk dengan alat berat,” katanya mengingatkan.
Penegasan Walikota ini untuk menanggapi sejumlah temuan tim investigasi tambang Poboya yang diketuai Wakil Walikota Palu, Sigit Purnomo Said. Kamis 10 Maret, tim ivestigasi berhasil mengungkap sejumlah hal dibalik penambangan ilegal di tambang emas Poboya saat meninjau langsung lokasi tambang tersebut, Kamis 10 Maret 2016.
Peninjauan yang dipimpin langsung Wakil Walikota Sigit Purnomo Said , bersama Kapolres AKBP Basya Radya Nanda dan Dandim 1306 Donggala I Gede Masa, menemukan sedikitnya 14 perusahaan yang secara nyata telah melakukan penambangan ilegal. Perusahaan itu menurut Sigit Purnomo Said alias Pasha, semuanya difasilitasi oleh lembaga adat Kelurahan Poboya yang diketui Azis Lamureke. “Inikan jelas melanggar hukum. Bahkan sudah ada transaksi ilegal antara lembaga adat dan perusahaan yang melanggar ketentuan hukum,”kata Pasha.
Setiap perusahaan yang ingin memasukkan alat berat menurutnya harus terlebih dulu minta izin kepada lembaga adat setempat.
Dari izin itu, lembaga adat dibayar hingga puluhan juta sebagai tanda jadi. “Apapun alasannya itu tidak boleh. Karena melanggar hukum. Lembaga adat sudah membuat aturannya sendiri,” jelas Pasha. Untuk itu pihaknya dalam waktu dekat ini akan segera merekomendasikan hasil temuan tersebut kepada walikota dan pihak terkait lainnya termasuk Polda Sulteng. “Kita sudah harus mengambil langkah kongkrit. Kalau melanggar, ya harus ditutup,”tegas Hidayat. Ketua lembaga adat Poboya, Azis Lamureke, dikonfirmasi tidak menyangkal hal tersebut.
Menurutnya, dari setiap penyediaan lahan garapan, lembaga adat mendapatkan kontribusi hingga puluhan juta rupiah. Namun dana tersebut menurutnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. “Kita bangun kantor lembaga adat, buat lapangan, serta membangun masjid,”ungkap Azis. Azis bahkan mengaku paham betul jika aktivitas itu sudah masuk perbuatan melawan hukum. Namun lagi-lagi untuk alasan kepentingan bersama, pihaknya terpaksa memfasilitasi bahkan mencarikan lahan garapan bagi perusahaan yang ingin mengolah dengan alat berat. “Setelah ada uang tanda jadi dari perusahaan, kami juga akan mendapatkan jatah sekian persen dari setiap hasil garapan emas. (mdi)
