PALU EKSPRES, PARIGI – Ratusan Tenaga Honorer Kategori Satu (K-1) kembali menuntut perbaikan nasib mereka yang dinilai masih belum ada kepastian sehingga membuat para aksi emosi dan naik pitam. Pasalnya, ketika ratusan honorer mendatangi kantor Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parimo, Selasa (13/3/18) sekira pukul 09.30 wita, untuk menemui pimpinan akhirnya tidak membuahkan hasil.
Akibatnya, puluhan tenaga honorer yang merasa terabaikan langsung mengamuk, kemudian massa mencoba membakar ban yang sudah disiram bensin. Sontak salah seorang Pegawai BKPSDM mencoba menghalau aksi protes massa tersebut, sehingga terjadi saling dorong antara massa aksi dengan salah seorang pegawai di BKPSDM. Beruntung, pihak aparat Kepolisian dari Polres Parimo langsung sigap melakukan pengamanan yang dipimpin langsung Waka Polres Parimo Kompol I Ketut Tadius SH dengan membujuk pendemo untuk bisa menenangkan diri.
“Untung Polisi cepat menenangkan keadaan dengan membujuk pendemo untuk tidak melakukan tindakan anarkis dengan mencoba membakar ban yang disiram bensin” kata salah seorang staf BKD Parimo. Dalam suasana yang menegangkan tersebut, terdengar suara lantang dari salah seorang honorer yang melakukan aksi dengan menyebutkan bahwa oknum pejabat BKPSDM dengan terang-terangan meminta sejumlah uang kepada honorer Kategori satu (K-1) senilai Rp 35 juta jika ingin lulus.
Namun bagi staf honorer yang miskin katanya, terpaksa jadi honorer sepanjang masa. “Buktinya, kami dan teman lainnya tidak lulus, termasuk enam nama yang tidak lolos pada ujian CPNS K-1, namun ternyata enam nama itu saat ini sudah menikmati gaji negara, ada apa dengan BKPSDM,” tegasnya.
“Saya kecewa dengan cara BKPSDM yang hanya meluluskan mereka yang punya uang, seperti teman lainnya yang diketahui masuk prajabatan gelombang kedua, padahal untuk gelombang pertama enam nama ini tidak masuk daftar kelulusan,” tambahnya dengan suara lantang.
Aksi demo yang dipimpin oleh Andi Rahman staf honorer Bappelitbangda ini langsung menenangkan rekannya sembari mengajak mereka untuk menemui para wakil rakyat di Kantor DPRD Parimo, karena Pjs Bupati juga hadir di sidang Paripurna tersebut. Selanjutnya, mereka juga menyampaikan aspirasi mereka dan menanyakan kepada Pjs Bupati Parimo terkait hasil pertemuan dengan Kemendagri di Jakarta baru-baru ini.
Pantauan Palu Ekspres, kedatangan para pendemo di ruang paripurna sekira pukul 11.00 wita benar-benar mengagetkan para anggota dewan serta Pjs Bupati yang baru mengikuti rapat paripurna tersebut. Sejumlah kursi tamu yang berada di ruang sidang terlihat dibanting pendemo hingga menyentuh kaca meja sampai pecah.
Ruang rapat pun jadi gaduh dan sidang pun terhenti karena pendemo meminta kejelasan dari Bupati terkait perbaikan nasib yang dinanti sejak 16 tahun silam.
Juru bicara perwakilan K-1 Andi Rahman mengatakan, ketidakjelasan nasib CPNS yang diperjuangkan saat ini sepertinya tidak mendapat perhatian Pemerintah Daerah. Apalagi tipu-tipu daya yang dilakukan oleh Bupati lama bersama para Kepala BKPSDM yang silih berganti terkesan selalu melepaskan tanggung jawab ini. Apa yang sudah direncanakan pada pertemuan sebelumnya melalui mediasi Ketua Komisi 1 DPRD Parimo, Husen Mardjengi, ternyata tidak mendapat solusi.
“Kami kecewa dengan iming-iming dan janji Bupati, mohon maaf pak Pjs Bupati. Saya menyampaikan ini karena kami tidak berdaya mengurusnya. Terus terang yang kami inginkan adalah Nasip kedepannya. Siapa lagi yang harus bertanggung jawab atas nasip yang kami alami kalau bukan Bupati kita sendiri” terang Andi dengan nada kesal.
Menanggapi hal itu Pjs Bupati Mohamad Nadir yang bertugas di Parimo sudah kurang lebih satu bulan ini mengatakan, bahwa tuntutan para honorer ini memang wajar. Namun semua harus melalui mekanisme dan aturannya, seperti melakukan pertemuan dengan pejabat berwenang di Jakarta.
“Untuk meyakinkan ini semua kami selaku pemerintah daerah sangat berharap agar 10 orang perwakilan honorer bisa berangkat kembali ke Jakarta bersama-sama untuk menemui kementerian dimaksud. Insya Allah Minggu depan kita berangkat” ungkapnya.
Hingga berakhir pertemuan tersebut, para massa aksi honorer K-1 langsung membubarkan diri sambil menunggu janji Pjs Bupati yang akan mempertemukan mereka di Kementerian. Selanjutnya massa aksi kembali menduduki halaman Kantor BKPSDM Parimo dan menunggu kepastian dari Pemda, karena menurut mereka menjadi Pegawai Negeri adalah harga mati.
(mg4/Palu Ekspres)
