PALU EKSPRES, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Drs.H Longki Djanggola M.Si melakukan panen raya padi Metode Haston yang dikembangkan Oleh BI Sulteng di Desa Kalawara, Kabupaten Sigi, Kamis (15/3).
Panen raya ini juga dihadiri Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Kementrian Pertanian RI Dr. Ir. Mat Syukur M.S, Asisten 2 Prov Sulteng DR. B Elim Somba, Kadis Tanaman Pangan & Holtikultura Sulteng Ir Trie Iriyani Lamakampali,MM, kepala Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulteng Miyono Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng JB Priyono, Deputi Pemimpin Bank Indonesia Sulteng Rahmat Hernowo, Bupati Sigi Moh. Irwan, Ketua DPRD Kab Sigi, BPTP dan sejumlah pejabat lainnya.
Panen raya metode haston di tahun 2017 ini berlangsung di satu areal sawah dengan luas 5 hektare.Sawah yang dipanen tersebut merupakan hasil kelompok tani ojolali yang Kembangkan melalui metode haston Oleh BI Sulteng yang dilakukan Bank Indonesia Sulteng.
Sebelum menggunakan metode haston, produksi padi sawah kelompok tani yang ada di desa kalawara tersebut berkisar 5-6 Ton Per Hektar, namun sejak juli 2017 di perkenalkannya budidaya padi metode haston, panen pertama mengalami peningkatan menjadi 9 Ton/ hektar dan Panen Ke dua ini lebih meningkat lagi menjadi 9,48 Ton/ hektar.
Pemimpin BI Sulteng Miyono menuturkan, adanya Pengembangan Padi dengan metode haston ini merupakan sebagai upaya untuk mendukung peningkatan pasokan beras serta upaya pengendalian harga beras di Sulawesi Tengah, Pengembangan padi dengan metode Hazton dilakukan di tiga kabupaten yaitu Sigi, Donggala dan Parigi Moutong seluas 20 hektare,” ungkap Miyono
“Program BI Sulteng melalui pengembangan metode haston ini jangan hanya dikembangkan di 3 Kabupaten tapi 6 Kabupaten seperti Banggai, Morowali, dan Toli-toli, karena daerah tersebut merupakan daerah penghasil beras, dan apabila 6 kabupaten ini memberikan hasil produksi yang cukup signifikan, maka provinsi kita akan menjadi Provinsi yang di perhitungkan menjadi Provinsi yang surplus beras, sehingga tidak perlu lagi ada impor beras yang datng ke Sulawesi Tengah,” kata gubernur.
Lebih lanjut gubernur mengatakan, khusus Kabupaten Sigi yang memang hanya mempunyai pertanian, perkebunan dan peternakan, maka tidak ada jalan lain pemerintah harus melipatgandakan semua produksi pertanian, perkebunan dan peternakan agar betul-tetul masyarakat bisa merasakannya.
Kalau tidak masyarakat akan kasihan karena kabupaten ini yang paling rentan dengan kemiskinan karena masyarakatnya hanya betul-betul bergantung pada pertaniannya sendiri, karaena tidak bisa dipungkiri Kabupaten Sigi ini terlalu banyak hutannya sekitar 63 persen sehingga masyarakat sulit untuk berinteraksi, namun kami berupaya meminta ada perubahan tata ruang kepada Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup RI agar status hutan di sigi bukan hanya status hutan produksi terbatas (HPT) namun diturunkan statusnya menjadi APL agar para petani bisa mempergunakan kembali lahan-lahan pertaniannya dan perkebunannya.
(humas)
