PALU EKSPRES, PARIGI – Setelah melakukan aksi demo beberapa hari lalu dan menduduki kantor Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) selama tiga hari, massa aksi honorer K-1 kembali memanas karena menuntut kejelasan nasib mereka yang sangat berharap bisa menjadi pegawai negeri.
Hal tersebut terjadi karena Kepala BKPSDM, Mawardi enggan keluar dari ruangannya menemui massa aksi. Situasi semakin memanas ketika orator massa aksi tersebut melakukan orasinya dan meminta Kepala BKPSDM untuk menemui mereka. Namun kepala BKPSDM tidak juga mau keluar dari ruangannya. Kemudian massa aksi memaksa untuk menerobos masuk ke dalam kantor sehingga terjadi aksi saling dorong antara massa aksi dengan aparat kepolisian yang sudah disiapkan untuk melakukan penjagaan.
Selain melalakukan aksi saling dorong dengan aparat keamanan, massa juga melakukan aksi protes dengan bakar ban dan membuat kuburan buatan di halaman kantor tersebut, sebagai simbol bahwa perjuangan mereka untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil adalah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Untung saja, aksi saling dorong massa dengan pihak aparat kemanan tidak berlangsung lama, setelah pihak kepolisian melakukan upaya mediasi antara perwakilan massa dengan kepala BKPSDM.
‘’Kami minta kepada Bapak Mawardin yang sangat terhormat untuk keluar dan berbicara langsung bersama kami di sini, dan kami ingin mendengar penjelasannya,’’ kata salah seorang orator massa aksi, Jumat (16/3/18), di halaman kantor BKPSDM.
Upaya massa aksi untuk menyuruh keluar kepala BKPSDM dari ruangannya akhirnya berhasil dan menemui massa aksi.
“Saya sudah mendengarkan semua aspirasinya terkait dengan pokok persoalan yang terjadi, jadi keberadaan kita ini adalah untuk mencari solusi bagaimana persoalan ini bisa terselesaikan karena beberapa tuntutan yang saudara sampaikan itu sudah kita lakukan, dan saya tidak bisa menjawab lagi, ada hal dengan surat-surat yang masuk, yang jelas pada saat ini apa hasil dari keputusan di DPRD kemarin, itu yang akan kita tindaklanjuti,’’kata Mawardin di hadapan massa aksi.
Mawardin mengatakan, bahwa hasil dari keputusan DPRD Parimo saat itu yakni, seluruh pejabat yang ada di Parimo mulai dari Bupati, Sekda, anggota DPRD, dan sejumlah kepala OPD bersama dengan perwakilan dari tenaga honorer berangkat untuk audensi dengan pihak MENPAN-RB di Jakarta.
Menurutnya, hari itu juga pihaknya sudah membuat surat yang akan dibawa ke Jakarta nantinya, dan Ia berjanji pekan ini pihaknya berangkat ke Jakarta sekaligus membawa surat audensi tersebut. Pada saat itu juga isi surat langsung dibacakannya demi untuk mewujudkan persamaan persepsi pengelolaan manegemen administrasi aparatur sipil Negara antara Kementrian PAN-RB dengan Pemerintah Daerah Parigi Moutong.
Ia berharap, kepada pihak kementerian terkait dapat meluangkan waktunya untuk dapat beraudensi dengan pihak Pemda Parimo sehingga persoalan ini dapat terselesaikan dengan cepat.
(mg4/Palu Ekspres)
