PALU EKSPRES, JAKARTA – Upaya hukum terhadap Ketua Dewan Pembina PAN Amien Rais jika tidak bisa membuktikan ucapannya yang menyebut pembagian sertifikat tanah yang dilakukan pemerintah sebagai kebohongan, pasti didukung.
Demikian dikatakan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago kepada seperti dikutip dari RMOL, Rabu (21/3).
Melihat tipikal Amien Rais, pihaknya meyakini kalau pendiri PAN tersebut tidak akan meminta maaf. Sebagai politisi senior, tidak ada dalam kamus Amien untuk meminta maaf.
“Ngak ada dalam kamus politisi sekelas Amin Rais akan minta maaf, karena apa yang dikatakan tentunya dia siap mempertanggungjawabkan,” kata Pangi.
Namun kalau pernyataan Amien Rais asal nyablak dan tidak mampu membuktikan bahwa pembagian sertifikat ala Jokowi adalah ngibulin rakyat, maka harus didukung agar persoalan itu dibawa ke ranah hukum berupa somasi dan sebagainya.
Di sisi lain, Pangi juga mengkritik diksi dan kata-kata yang disampaikan Menko Maritim Binsar Pandjaitan menanggapi pernyataan Amien. Dia melihat ucapan Luhut membuat citra pemerintahan Jokowi negatif. Pihaknya melihat diksi dan kata-kata yang dipakai Luhut bisa mengerus elektabilitas Jokowi.
“Gunakan diksi dan frasa yang bijak dan tepat atau cukup pakai sindiran saja ketimbang harus mengeluarkan kata-kata saya akan cari dosamu, kau siapa, memang negara ini milik nenek moyang lu dan pengunaan bahasa lainnya. Masih bisa mencari diksi dan frasa tanpa melecehkan dan menghina nama lawan politik, cukup bantai pemikiran dan gagasanya. Janganlah kita mencibir nama seseorang kawan atau lawan politik. Kita perlu sopan, cukup saja bantah pemikiran dan perilakunya,” tandasnya.
(dem)
