PALU EKSPRES, SIGI – DPRD Sigi sangat menyayangkan sikap tanggap darurat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sigi yang dinilai masih rendah. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah anggota DPRD Sigi yang tergabung dalam panitia khusus (pansus) yang membahas LKPJ Pemkab Sigi tahun 2017.
Seperti halnya yang diungkpakan oleh Ketua Pansus DPRD Sigi, Budi Luhur Larengi. Dia mengatakan, seharunya Badan Penanggulangan Bencana itu memiliki sikap peduli atau selalu tanggap dalam setiap bencana yang terjadi di wilayahnya.
“Misanya, bencana puting beliung yang terjadi di wilayah Kecamatan Kinovaro 2016 lalu. Masyarakat dibeberapa desa yang ada di kecamatan yang merupakan korban bencana alam, itu sama sekali tidak mendapat pertolongan dari pemerintah alias tidak mendapatkan bantuan,” jelasnya.
Lanjut mantan Ketua DPRD Sigi itu, meski kejadian peristiwa itu berlangsung pada bulan Desember atau diakhir tahun, yang artinya sudah tidak dapat diproses administrasi penganggaran bantuannya, akan tetapi mestinya ada yang namanya tanggap darurat.
“Jadi kalau sudah tidak bisa diproses, masyarakat korban dibiaran begitu saja. Seharusnya kan, bantuan dulu baru administrasi dibelakang. Sebab, ini persoalan kepentingan masyarakat. Tidak mungkin Bupati hanya tinggal diam meski tidak ada pengalokasian anggaran untuk bantuan benaca itu sendiri,” tuturnya.
“Untuk itu juga, jangan menerapkan hal-hal seperti ini lagi. Karena hanya merugikan masyarakat setempat yang menjadi korban. Kita harus pekah terhadap masalah-masalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” pungkas politisi Golkar itu.
(mg2/Palu Ekspres)
