Oleh: Muhd Nur Sangadji
Reklamasi menjadi hangat diungkap saat kita bicara pembangunan wilayah pesisir di Indonesia dewasa ini. Beberapa contoh di berbagai daerah termasuk Palu, dan beberapa tempat lain, kegiatan reklamsi ini mulai dIlakukan.
Efek atau pengauh yang timbul sering mirip antara lain ; konflik, baik konflik di tengah masyarakat maupun konflik-konflik bersama stakeholder lain berhubungan dengan aspek ekologi. Hampir semua berpandangan bahwa duduk soal dari semua ini ada pada aspek regulasi.
Pada Tahun 1995 terbitlah regulasi yang menandai awal dilegalkannya proyek reklamasi. Saat itu, keluarnya Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Sejak itu, belum ada peraturan khusus, kecuali perda yang mengatur tentang pelaksanaan reklamasi di laut dan kawasan pesisir sampai diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Hal penting pertama terkait pengaturan menyangkut definisi reklamasi. UU No. 27 Tahun 2007 mendefinisikan reklamasi sebagai kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
Dapat diasumsikan bahwa reklamasi didefinisikan sekedar kegiatan untuk meningkatkan manfaat sumber daya alam. Jika dibandingkan dengan kawasan pesisir di negara lain reklamasi dilakukan untuk pemulihan dan adaptasi lingkungan hidup atau pencegahan erosi atau bencana. Reklamasi juga berfungsi untuk mempertahankan batas negara yang nyaris tenggelam.
Oleh karena itu, maka reklamasi secara epistimologi bisa dipandang sebatas proyek yang menguntungkan secara ekonomi atau komersil. Dengan membentangkan sejumlah contoh di beberapa daerah di tanah air, Proyek reklamasi memberi dampak serius. Terjadi Peminggiran ribuan masyarakat marjinal demi peningkatan manfaat untuk beberapa pihak dan mendegradasi ekologi secara serius.
Kurangnya keterlibatan dan atau partisipasi dan transparansi Dampak reklamasi dalam bentuk kerusakan ekologi dan konflik, sudah diperkirakan dalam risalah sidang UU No. 27 Tahun 2007. Undang-undang itu tidak memberi kepastian soal partisipasi masyarakat demi mencegah terjadinya konflik.
Partisipasi publik tidak menjadi syarat prosedural pelaksanaan reklamasi. Partisipasi publik dalam proyek reklamasi selalu mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait dengan proses penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Padahal, perencanaan dan pelaksanaan reklamasi sangat penting untuk dilakukan secara partisipatif dan transparan. Dalam Perpres No. 122 Tahun 2012, banyak proses yang harus dilalui pelaksana reklamasi seperti penentuan lokasi, penyusunan rencana induk reklamasi, studi kelayakan dan perencanaan detail reklamasi.
Dalam banyak fakta, kegagalan pembangunan terjadi ketika penyelnggara mengabaikan kehadian publik. Filusuf bangsa perancis mengingatkan “Pour Vous, Sur Vous mais San Vous”. Maknanya kurang lebih ; kita selalu bilang, untuk mereka (baca ; rakyat), diatas mereka, tapi faktanya ; “tanpa mereka”.
Pemerintah yang berwenang hanya memiliki sedikit waktu untuk menyetujui atau menolak permohonan reklamasi. Sedang, ada banyak aspek yang harus dipenuhi seperti finansial, ekonomi, sosial, dan ekologis. Ketika pemerintah sebagai pengawas mempunyai keterbatasan untuk mengawasi hal yang detail tersebut, peran masyarakat untuk ikut mengawasi sebagai bentuk partisipasi menjadi sangat penting.
Ruang patisipasi publik yang sebelumnya tidak tersebut baik dalam regulasi mendapat tempat yang esensial ketika diwajibakannya KLHS dalam mendampingi dokumen Perencanaan Induk perencanaanm termasuk yang besifat tematik seperti reklamsi pantai. Semoga.
