PALU EKSPRES, PALU – Panitia khusus (Pansus) DPRD Palu tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Palu tahun 2017 merekomendasikan peninjauan kembali 11 dari 22 perjanjian kerjasama Pemkot dan pihak ketiga. Ketua Pansus LKPj, Iqbal Andi Magga menyatakan 11 perjanjian kerjasama daerah itu melangkahi norma hukum.
Khususnya mengenai norma hukum yang mengatur adanya persetujuan DPRD atas perjanjian yang dibangun Pemkot dan pihak ketiga. “Norma hukumnya bahwa kerjasama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus melalui persetujuan DPRD. Norma hukum ini dilampaui sehingga perlu ditinjau kembali,”kata Iqbal.
Salahsatu contoh kata dia perjanjian kerjasama daerah Pemkot Palu dan managemen Alfamidi. Dalam kerjasama ini Pemkot tidak meminta persetujuan DPRD. Pasalnya dalam kerjasama itu Alfamidi dibebankan untuk membangun fasilitas taman nasional dan pengadaan box container.
“Jaminannya pembangunan taman nasional. Ini sama dengan menyerahkan aset daerah tanpa sepengetahuan DPRD. Kami tidak tahu apa dasarnya Pemkot membebani alfamidi,”ujarnya.
Jika itu terkait penyaluran corporate social responcibility ( CSR), maka alfamidi menurutnya bukan perusahaan wajib CSR. Karena Sesuai PP 40, CSR hanya wajib bagi perusahan bidang pertambangan.
“Intinya peninjauan itu harus memenuhi syarat legalitas formal perjanjian kerjasama daerah. Kamj mengantisipasi bagaimana kemudian jika perusahaan itu one prestasi,”jelasnya.
Dia menjelaskan rekomendasi Pansus adalah untuk menyesuaikan laporan kegiatan dan dokumen kegiatan. Pansus menggunakan barometer APBD, perubahan APBD dan penjabarannya untuk mengukur dua dokumen tersebut.
Yaitu mencocokkan antara dokumen APBD, dokumen LKPJ, laporan ringkasan dan peninjauan lapangan.
“Yang kita rekomendasikan itu yang tidak bersesuaian,”jelasnya.
Rekomendasi lainnya diantaranya alokasi belanja fungsi pendidikan yang harus mencapai 25persen standar nasional.
Belanja kesehatan harus 10 persen sesuai UU nomor 36 tahun 2009. Kerja sama daerah dengan pihak ketiga yang harus penuhi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 50 tahun 2007.
Serta beberapa rekomendasi terkait teknis penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya beda pemahaman antara OPD dan DPRD menafsirkan pasal per pasal dalam Perda. Dan itu perlu sinkronisasi.
Juga terkait penyelenggaraan legalitas formal untuk pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan hutan kota. Status hutan kota saat ini masih sebatas hak pengelolaan belum dihibahkan dari pemerintah provinsi.
Pemkot menurutnya hanya berinisiatif karena pemerintah provinsi belum konsentrasi urusi RTH dalam rangka merias wajah kota.
“Inisiatif seperti itu harus ada legalitas formalnya semisal hibah provinsi ke kota. Karena kita akan mengalokasikan dana kesitu seperti biaya pemeliharaan,”demikian Iqbal.
(mdi/Palu Ekspres)
