INFLASI secara sederhana dapat dimaknai “berkurangnya daya beli masyarakat terhadap komoditas kelompok pengeluaran tertentu, karena naiknya harga komoditas tersebut secara signifikan”.
Dalam kasus ini dicontohkan bahwa seseorang atau rumah tangga dalam satu bulan telah mengalokasikan anggaran belanja untuk membeli ikan tertentu sebesar Rp 300.000,- dan dengan anggaran itu dapat dibeli ikan sebanyak 20 kg.
Selanjutnya di bulan berikutnya karena berkurangnya pasokan, maka terjadi kenaikan harga sebesar 60 persen yaitu dari Rp 15.000 menjadi Rp 24.000,-/kg. Kenaikan harga ini menyebabkan jumlah ikan yang dapat dibeli akan berkurang dari 20 kg menjadi 12,5 kg/bulan.
Kondisi ini tentunya akan menambah pengeluaran masyarakat bila ingin tetap mengkonsumsi ikan sebanyak 20 kg.
Atau dengan kata lain situasi ini antara lain akan berimplikasi terhadap (1) berkurangnya potensi menabung masyarakat dan; (2) meningkatnkan standar angka garis kemiskinan yang akan berdampak meningkatnya jumlah orang miskin.
Dalam menghitung inflasi ada tujuh kelompok pengeluaran masyarakat yang di ukur setiap bulan (Sulawesi Tengah, diwakili kota Palu) yaitu; (1) bahan makanan; (2) makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; (3) perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; (4) sandang; (5) kesehatan; (6) pendidikan, rekreasi dan olah raga; dan (7) transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Beberapa jenis ikan (antara lain cakalang, layang, kembung, bandeng, dan mujair) telah ditetapkan sebagai komoditas kelomok pengeluaran bahan makanan yang diukur untuk inflasi di Sulawesi Tengah.
Selanjutnya data dari BPS Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa tingkat inflasi daerah ini dalam lima tahun terakhir bervariasi. Pada tahun 2013 sebesar 7,57 persen dan Nasional 8,38 persen; 2014 sebesar 8,85 persen dan Nasional 8,36 persen; 2015 sebesar 4,17 persen dan Nasional 3,35 persen; 2016 sebesar 1,49 persen dan Nasional 3,02 persen; selanjutnya di tahun 2017 kembali meningkat menjadi 4,33 persen dan Nasional 3,61 persen.
Tingkat inflasi tahun 2017 tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 1,87 persen, danyang menarik untuk ditelaah bahwa kontribusi dari ikan khususnya cakalang terhadap inflasi pada bulan itu sebesar 1,3 persen.
Situasi ini tentunya menimbulkan sejumlah pertanyaan dan tanggapan mengapa ikan cakalang bisa menjadi penyumbang inflasi dari bahan makanan dengan prosentase yang besar, padahal Sulawesi Tengah notabenenya memiliki potensi di bidang perikanan tangkap yang besar.
Sulawesi Tengah satu-satunya provinsi yang memiliki empat wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Republik Indonesia dari 11 WPP yang dimiliki Republik ini, yaitu WPP RI 713-Selat Makassar; WPP RI 714-Teluk Tolo; WPP RI 715-Teluk Tominidan WPP RI 716-Laut Sulawesi. Produksi Perikanan Tangkap Sulawesi Tengah dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu di tahun 2015 sebesar 175.025,9 ton, tahun 212.330,6 ton.
Sedangkan Produksi Perikanan Budidaya di tahun 2015 sebesar 1.386.507,63 ton dan 2016 sebesar 1.339.013,7 ton dengan kontribusi rumput laut basah sebesar 90 persen.
Jenis Ikan Peyumbang Inflasi
Di Sulawesi Tengah ada lima jenis ikan yang biasa menjadi penyumbang inflasi yaitu tiga dari ikan tangkap (cakalang, kembung dan layang) serta dua dari ikan budidaya (bandeng dan mujair).
Dalam beberapa tahun terakhir ikan budidaya sangat jarang menjadi penyumbang inflasi, ini dikarenakan ketersedian dan pasokan ikan tersebut di pasaran tetap terjaga sehingga harga relatif stabil akibat berkembangnya sistem produksi melalui program intensifikasi (peningkatan produktifitas) dan ekstensifikasi (perluasan areal tanam).
Ketersediaan dan pasokan yang terjaga itu juga dipicu semakin baiknya infrastruktur jalan dan listrik, berkembangnya sistem rantai dingin, Cold Chain System yaitu program mempertahankan mutu ikan dan lama penyimpanan seperti tersedianya es dan cold storage.
Sebaliknya ikan tangkap masih sering menjadi peyumbang inflasi terutama cakalang dan layang. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab antara lain (1) faktor musim atau kondisi iklim yang ekstrim terutama di bulan November, Desember, Januari dan Februari, sehingga nelayan tidak dapat melaut; (2) meningkatnya perdagangan antar pulau untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan di Bitung Sulut, Makassar, Surabaya dan Jakarta termasuk adanya transaksi ikan di tengah laut; dan (3) ditengarai regulasi berupa moratorium penangkapan ikan untuk kapal eks asing dan kapal-kapal kapasitas di atas 100 Gross ton serta penertiban dokumen kapal-kapal ikan oleh Pemerintah ikut memicu berkurangnya jumlah kapal ikan yang melakukan eksploitasi sehingga mempengaruhi ketersediaan dan pasokan ikan di pasaran.
Berapa Angka Inflasi Ideal?
Pemerintah antara lain mempunyai dua keinginan yaitu (1) mendorong kesejahteraan masyarakat termasuk nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan melalui peningkatan pendapatan; dan(2) menjaga stabilitas ketersedian dan pasokan bahan makanan termasuk ikan agar tidak menyebabkan inflasi. Namun untuk kasus pada sektor perikanan khususnya nelayan sepertinya sulit memparalelkan keinginan peningkatan pendapatan dan stabilitas ketersediaan pasokan ikan secara bersamaan (pertumbuhan dan stabilitas).
Dari kasus ini yang terpenting adalah berapa angka inflasi yang ideal dalam sebuah wilayah. Hasil diskusi pada rapat terbatas (ratas) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Tengah yang dilaksanakan di akhir tahun 2017di kantor Bank Indonesia Palu, terungkap bahwa inflasi yang ideal dalam satu wilayah harus dibawah pertumbuhan ekonomi nasional.
Juga terungkap bahwa pada daerah yang sedang berkembang seperti Sulawesi Tengah upaya mendorong kesejahteraan tidak bisa menghindari adanya inflasi, hanya saja nilai inflasi itu harus terkendali pada kisaran 2 – 3 persen.
Pemerintah Sulawesi Tengah terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah ikan. Sejumlah Program secara konsisten terus digulirkan seperti pembangunan pelabuhan perikanan, pembangunan pabrik es, cold storedge dan alat angkut berpendingin, bantuan kapal dan alat tangkap ikan, bantuan sarana-prasarana budidaya dan pengolahan, serta percontohan dan pendampingan.
Kesemua ini berdampak terhadap peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan. Khusus nelayan, pada tahun 2012 nilai tukar nelayan (NTN) Sulawesi Tengah dikoreksi menjadi sebesar 100 persen, dan selanjutnya di tahun 2017 meningkat menjadi 115 persen (tiga besar Nasional).
Beroperasinya Pabrik Es dan Cold Storage di Pelabuhan Perikanan Donggala; Ogotua Tolitoli dan Mato Banggai Laut di tahun 2015 sebagai wujud dari program Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) kementrian Kelautan dan Perikanan berdampak terhadap naiknya harga ikan yang diterima nelayansebesar tiga sampai empat ribu rupiah per kilogram di saat musim ikan.
Harapan kita ikantentunya bahwa ikan yang tertampung tadi dapat di distribusikan dalam wilayah Sulawesi Tengah di saat musim paceklik, namun ini masih sulit dilakukan karena ikan belum termasuk komoditas yang memiliki dana talangan seperti beras, gula dan minyak goreng, sehingga transaksinya menganut prinsip mekanisme pasar.
Upaya Menjaga Inflasi
Filosofi menjaga inflasi adalah bagaimana tujuh kelompok pengeluaran terhadap kebutuhan masyarakat dapat dijaga agar tidak berfluktuasi secara berlebihan. Pada kasus ikan khususnya ikan laut yang masuk dalam kelompok pengeluaran bahan makanan kondisinya masih sulit dikendalikan dikarenakan (1) ketersediaan ikan laut masih dipengaruhi oleh musim, dan (2) pasar sangat terbuka dan tingkat preferensi atau selera konsumen yang tinggi untuk mengkonsumsinya.
Karena itu upaya menjaga inflasi yang disebabkan oleh ikan laut antara lain dapat melalui (1) upaya merubah kebiasaan konsusmi ikan laut ke ikan tawar atau protein lainnya seperti tempe/tahu. Upaya ini tentunya tidak mudah dan harus melalui proses yang panjang.
Inovasi pengolahan ikan tawar agar menjadi lebih menarik merupakan salah satu cara untuk mempercepat proses ini; (2) meningkatkan produksi dan produktifitas ikan tangkap melalui pengembangan infrastruktur dan bantuan sarana-prasarana, perbaikan regulasi terkait dengan perizinan serta pengembangan kapasitas kelembagaan kelompok nelayan; (3) imbauan pemerintah kepada kelompok nelayan, pedagang pengumpul dan distribusi kiranya dapat memprioritaskan distribusi ikannya pada bulan-bulan tertentu di wilayah Sulawesi Tengah, mengingat sejumlah infrasruktur dan bantuan yang telah digulirkan dan (4) meningkatkan pendapatan masyarakat melalui programpemberdayaan yang terkait dengan peningatan produksi protein hewani.
Demikian beberapa penjelasan sederhana terkait makna inflasi yang disebabkan ikan dan diharapkan dapat menjadi bahan diskusi lebih lanjut untuk mendalami pengertian inflasi itu.
Hal yang juga tidak kalah pentingnya untuk di catat dalam kasus ini bila ikan hasil tangkap menjadi penyumbang inflasi dan kesejateraan nelayan tidak meningkat berarti ada sesuatu yang salah dari program pemberdayaan nelayan yang telah digulirkan selama ini.
Menjadi kesyukuran kita bersama bahwa kesejahteraan nelayan Sulawesi Tengah meningkat cukup signifikan ditandai dengan meningkatnya Nilai Tukar Nelayan mencapai 115 persen. Selanjutnya menjadi tugas kita bersama bagaimana kesejahteraan masyarakat meningkat namun inflasi dapat terjaga. Semoga.
*Hasanuddin Atjo,
Kadis Kelautan dan Perikanan
