PALU EKSPRES, PARIGI – Salah seorang pedagang di Pasar Tolai, H. Baso Herman mengaku telah mengetahui pencabutan izin oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Bank Perkreditan Rakyat Akarumi di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong.
Bank tersebut selama ini ia percaya untuk menyimpan dana yang dikumpulkannya setiap hari. Berdasarkan informasi yang diterima, bahwa dana tersebut akan dikembalikan paling lambat 90 hari.
Ia mengaku mengikuti program menabung harian di BPR Akarumi, yang setiap harinya disetorkan kepada karyawan yang bertugas menjemput dana nasabah.
“Kalau ditotal semuanya Rp5 juta lebih dan semuanya tercatat dengan lengkap. Saya harap pihak Bank Akarumi dapat mengembalikan dana saya,” harapnya.
Sekaitan dengan hal itu, Alfiani pedagang pakaian di tempat yang sama mengatakan, ia menggunakan program tabungan anak sekolah yang disetorkan setiap minggu dengan jumlah yang bervariasi sejak anaknya duduk di Taman Kanak-Kanak (TK).
Sementara istrinya kata dia, menggunakan program tabungan harian yang setiap bulannya dapat diambil apabila dibutuhkan dan sebagian dananya masih tersimpan di bank tersebut.
“Kami dijanjikan untuk mendapatkan pengembliannya paling lama tiga bulan, harapannya dana itu bisa kembali. Biar dapat kami manfaatkan lagi,” ujarnya.
Berdasarkan pantauan media ini, situasi di kantor Bank Akarumi tidak lagi layaknya seperti kantor perbankan lainnya.Pintu masuk disegel oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang telah menugaskan Tim Likuidasi sejak beberapa hari lalu.
Ardi Risandar yang merupakan tim Likuidasi saat ditemui Palu Ekspres, di kantor Bank Akarumi mengatakan, setelah dicabut izinnya oleh pihak OJK, pihaknya langsung turun tangan.
LPS kata dia menunjuk pihaknya sebagai Tim Likuidasi, untuk menenangkan dan memberikan informasi kepada nasabah, bahwa tabungan dengan deposito akan diverifikasi serta dilakukan dana talangan.
“Tim Likuidasi akan menyelesaikan aset yang ada di BPR ini, dilihat dulu posisinya apakah ada yang bermasalah atau tidak, data yang ada di kami itu urusannya dengan Bareskrim hingga Kejaksaan Tinggi bila ada penyimpangan,” ungkapnya.
Menurut dia, ketika OJK mencabut izin Bank Akarumi pada tanggal 25 April lalu, direktur dan seluruh karyawan Bank itu langsung dinon-aktifkan. Namun, pihaknya tetap membutuhkan eks karyawan tersebut untuk keperluan informasi lainnya.
Soal pengembalian dana nasabah tambahnya, akan dilakukan ketika verifikasi telah dilakukan oleh tim dari Jakarta. Sesuai ketentuan LPS, masa pengembaliannya selama 90 hari ke nasabah, dengan ketentuan harus tercatat, tidak merugikan bank dan posisinya ada pada bank tersebut.
(asw/Palu Ekspres)
