PALU EKSPRES, PARIGI – Terkait temuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ganda di Kabupaten Parigi Moutong, ratusan massa yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Demokrasi (MPD) Parigi Moutong, yang di kepalai H. Syukri Tjakunu menggelar aksi dama.
Aksi dimulai dari gedung DPRD Parigi Moutong, Dukcapil, kantor KPU, dan berakhir di sekretariat Panwaslu Parimo.
Ada tujuh poin tuntutan dari massa aksi tersebut, salah satunya mendesak DPRD Kabupaten Parigi Moutong untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait kisruh DPT pada Pilkada Parigi Moutong.
Terkait hal itu, Kepala Dinas Dukcapil, Lewis menjelaskan, bahwa khusus untuk DPT itu adalah kewenangan KPU.
“Jadi kami di Dukcapil tidak dengan DPT, dan tugas kami itu hanya sampai dengan DP4 yang di keluarkan oleh Dirjend Dukcapil,” ujarnya di hadapan massa aksi Kamis (31/5), di halaman kantor Disdukcapil.
Mengenai data ganda kata dia, pihaknya tidak bisa tanpa data terlebih dahulu untuk mengkroscek data system, sehingga harus melakukan pengujian di dalam data system untuk mengetahui data yang dimaksud.
“Jadi mungkin ada beberapa yang harus kita uji di dalam data system, mana data dimaksud itu yang akan kita lakukan kroscek, “katanya.
Sementara itu, di hadapan massa aksi Ketua KPU Parimo, Amelia Idris mengatakan, dengan digelarnya aksi damai tersebut dirinya mengaku, itu menjadi masukkan bagi pihaknya sebagai penyelenggara, bahwa apa yang dilakukan ini adalah demokrasi Parigi Moutong.
“Kami terbuka sebagai penyelenggara. Jadi pintu kami ini terbuka lebar untuk semua masyarakat Parigi Moutong,”terangnya.
Sekaitan dengan data pemilih yang ada kata Amelia, untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Parigi Moutong saat ini sudah menjadi temuan dan sudah ditindaklanjuti.
Kemudian masukkan ini sudah dilakukan klarifikasi dan kroscek terhadap DPT yang ada.
“Kami pastikan kepada bapak, ibu semua bahwa kita sayang kepada daerah ini, bagaimana penyelenggaraan Pilkada nantinya bisa berjalan lancar, aman, damai, dan sukses, sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama,”harapnya.
Sebagai penyelenggara kata dia, pihaknya tetap menjaga integritas, dan independensi serta professional.
Pantauan Palu Ekspres, massa aksi setelah melakukan orasi selanjutnya mengutus beberapa perwakilanya masuk ke dalam ruangan ketua KPU untuk melakukan negosiasi.
Dari negosiasi tersebut, menghasilkan kesepakatan salah satunya memusnahkan kelebihan surat suara sebelum voting day.
(asw/Palu Ekspres)
