PALU EKSPRES, PALU –Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulawesi Tengah dinyatakan berkualitas buruk. Karena itu, Tim Peninjauan Kembali (PK) RTRW merekomendasikan perlu dilakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang RTRW Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah.
Demikian salah satu poin yang diputuskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Revisi Perda RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (06/06) di Palu.
Rapat ini diselenggarakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah bekerja sama dengan PT Citra Palu Minerals (CPM).
Rapat ini diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah dan institusi terkait. Rapat dibuka Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah Hidayat Lamakarate.
Dalam sambutannya, Hidayat mengatakan, berdasarkan perkembangan daerah, Perda RTRW di kabupaten/kota termasuk di Provinsi perlu direvisi. Sejumlah investasi yang berencana masuk terkendala karena bermasalah dengan pola ruang.
“Untuk itu, Gubernur telah menginstruksikan ke Bupati dan Wali Kota agar memasukkan perubahan kawasan hutan dalam skala besar ke Gubernur untuk diteruskan ke Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup,” kata Hidayat.
Terkait itu, PK RTRW Provinsi Sulawesi Tengah masih memerlukan identifikasi data dan informasi yang lebih detil sesuai dengan dinamika pembangunan baik itu pola ruang maupun struktur ruang terhadap RTRW Sulawesi Tengah.
Karena itu dibutuhkan dukungan data yang terkait bersumber dari OPD yang ada.
Nantinya, proses Revisi RTRW akan dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yakni: Penerbitan Keputusan Gubernur tentang rekomendasi hasil PK RTRW, Penyusunan materi teknis RTRW baru, menuangkan materi teknis RTRW baru ke dalam rancangan peraturan daerah tentang RTRW, menyandingkan rancangan peraturan tentang RTRW dengan peraturan perundangan yang ditinjau dan menghitung perbedaan dan perubahan pasal antara kedua dokumen.
Dalam rapat juga disepakati adanya permasalahan dalam kawasan hutan di Sulawesi Tengah termasuk Tahura Poboya yang menyebabkan terganggunya fungsi/kinerja kawasan sehingga memerlukan penanganan serius.
Terkait hal tersebut, PT CPM yang merupakan pemegang Kontrak Karya yang lokasinya berada di Kabupaten/Kota di Sulteng, mengusulkan evaluasi terhadap fungsi Tahura Poboya dan kawasan hutan di areal KK CPM.
“Evaluasi Tahura Poboya dan kawasan hutan lindung itu akan menjadi solusi terhadap permasalah tambang ilegal dan pemanfaatan sumber daya alam,” simpul peserta rapat yang tertuang dalam Berita Acara.
Untuk mendukung revisi RTRW ini akan dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi dan Kabupate/Kota serta KLHS tematik Tahura Sulawesi Tengah.
(RAN)
