PALU EKSPRES, PALU – Badan Pengawasan Keuangan Pemvangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) berkomitmen untuk mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan dana desa di wilayah Sulteng.
Sejauh ini BPKP Sulteng telah membangun sebuah sistem pengelolaan tersebut. Namun baru diterapkan pada beberapa kabupaten saja.
Demikian keterangan Kepala BPKP Sulteng, Sopyan Antonius dalam kunjungan kerjanya ke kantor Gubernur Sulteng. Kepala BPKP menjelaskan hal itu dihadapan Gubernur Sulteng,H Longki Djanggola, Kamis 18 Juni 2018.
Gubernur didampingi Asisten Administrasi dan Organisasi, Mulyono dan inspektur Inspektorat Sulteng, Muh. Muchlis.
Sofyan dalam kesempatan itu menyampaikan dukungan BPKP terhadap peningkatan kwalitas tata kelola Keuangan. Serta melakukan pembinaan kepada beberapa daerah didalam perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah .
Menurutnya sistem pengelolaan keuangan dana desa saat ini masih diterapkan pada beberapa Desa di Kabupaten Sigi.
Sistem itu menurut Sofyan pada dasarnya dapat dilaksanakan diseluruh desa pada kabupaten kota se Sulteng.
BPKP Sulteng ujar Sofyan juga akan terus mendorong peningkatan fungsi sistem oengawasan internal pemerintah pada seluruh OP. Agar nantinya peningkatan kwalitas kegiatan dan fungsi alokasi anggaran pemerintah dapat terwujud.
Gubernur Sulteng H Longki Djanggola mengapresiasi dukungan BPKP tersebut. Sebaliknya kata Longki pihaknya juga akan mendukung sepenuhnya langka san strategi BPKP dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Termasuk upaya pengelolaan alokasi dana desa.
“Kami berharap pelaksanaan ADD dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan sehingga pertanggungjawaban ADD tidak bermasalah,”demikian Longki.
(Humas)
