PALU EKSPRES, PALU– Ketua KPU Sulteng Tanwir Lamaming berharap masyarakat pro aktif memberikan informasi mengenai rekam jejak para bakal calon legislator (Bacaleg). Khususnya rekam jejak Bacaleg yang pernah dijatuhi putusan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang berkekuatan hukum tetap (Incrah).
Menurutnya ruang tanggapan publik ini nantinya akan dibuka khusus setelah KPU memverifikasi seluruh berkas persyaratan Bacaleg. “Untuk memperjelas informasi itu kami tinggal berharap dari tanggapan dan informasi masyarakat,”kata Tanwir, Selasa 10 Juli 2018. Hal itu kata dia untuk mengantisipasi adanya Bacaleg yang mencalonkan di wilayah Sulawesi Tengah. Namun pernah dijatuhi hukuman perkara korupsi dari pengadilan lain di luar Sulawesi Tengah. Sebab katanya, informasi mengenai catatan putusan pengadilan terkait putusan perkara korupsi dari provinsi lain, memang tidak tersedia di Pengadilan Negeri Tipikor Palu Sulawesi Tengah.
“Setahu saya memang tak ada sistem khusus di Pengadilan Negeri Palu yang mengintegrasikan data putusan perkara korupsi itu,”pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan PN Tipikor Palu sejak Jumat (29 Juni) pekan lalu terus disibukkan pelayanan catatan rekam jejak pidana korupsi para Bacaleg. Catatan itu menjadi syarat utama Bacaleg sesuai PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Catatan itu nantinya diajukan sebagai fakta integritas setiap partai politik dalam pendaftaran Bacalegnya. Lalu bagaimana PN Palu dapat memastikan seluruh data Bacaleg bebas dari perkara korupsi. Utamanya jika ada Bacaleg yang pernah berperkara di luar Kota Palu atau daerah di provinsi lainnya?. Humas PN Palu, Lilik Sugihartono mengaku sulit untuk mendeteksi hal itu. Karena menurutnya, catatan rekam jejak perkara korupsi yang telah dijatuhi hukuman di PN Palu hanya perkara yang pernah disidang di PN Palu. “Kalau untuk kabupaten di Sulteng mungkin iya bisa kita berikan. Karena khusus perkara korupsi semuanya dilakukan di PN Palu,”jelas Lilik, Jumat 6 Juli 2018 di ruang kerjanya. Lilik juga mengaku, PN Palu tidak memiliki sebuah sistem yang menintegrasikan data putusan pidana korupsi yang pernah dikeluarkan di PN provinsi lainnya.
“Kalau itu kami belum ada. Makanya data putusan yang ada disini (PN) Palu hanya untuk perkara yang disidang disini juga,”jelasnya. Untuk hal tersebut, Lilik berpendapat, jika ada Bacaleg yang pernah terlibat korupsi dari daerah provinsi lain, namun tidak terdeteksi di PN Palu. Maka sebaiknya, itu diverifikasi oleh masing-masing partai politik.
“Karena nantinya partai politiklah yang akan mengajukan pendaftaran mereka ke KPU,”katanya. Berbeda kata dia dengan data putusan kriminal umum lainnya. Data tersebut bisa didapatkan para Bacaleg pada masing-masing PN kabupaten kota di Sulteng. “Selain Kota Palu, perkara kriminal umum lainnya yang disidang di PN Palu hanya Kabupaten Sigi,”terang Lilik.
Dia menambahkan, sejauh ini PN Palu telah melayani sedikitnya 800 lebih permintaan keterangan bebas perkara korupsi dari Bacaleg di wilayah Sulteng.
(mdi/Palu Ekspres).
