PALU EKSPRES, DONGGALA – Setelah Penyidik Tipikor Polres Donggala menetapkan dua tersangka dugaan korupsi anggaran KONI Donggala Maret 2018 lalu, hingga kini perkembangan kasus tersebut masih simpang siur dan menjadi tanda tanya di masyarakat. Sudah silih berganti Kapolres Donggala memimpin, namun hingga kini kasus yang menyeret ketua dan sekretaris KONI Donggala sebagai tersangka tersebut tak kunjung sampai ke pengadilan.
Selain menjadi perhatian publik di Kabupaten Donggala, kasus yang merugikan keuangan daerah hingga ratusan juta ini juga menjadi perhatian dari lembaga DPRD Donggala. Salah seorang anggota DPRD Donggala yang intens mengikuti perkembangan kasus ini yakni Asgaf Umar. Politisi Gerindra ini menilai Penyidik Tipikor Polres Donggala lamban dalam menyelesaikan kasus tersebut.
“Akibatnya muncul spekulasi di masyarakat bahwa Penyidik tidak serius,” ujarnya, Selasa 31 Juli 2018 di Donggala. Asgaf mengaku prihatin dengan perkembangan kasus KONI Donggala yang sudah bertahun-tahun tidak tuntas. Sampai hari ini kata dia, belum ada kejelasan apakah kasus itu bisa diselesaikan atau tidak.
“Sudah berapa Kapolres berganti, saya belum melihat tanda-tanda kalau kasus ini akan selesai. Saya mengingatkan kembali kepada teman-teman penegak hukum untuk konsisten menyelesaikan kasus ini, agar peneggakan hukum di Donggala ini bisa dilihat secara nyata oleh masyarakat,” ungkapnya.
Asgaf berharap Penyidik bisa menyelesaikan kasus KONI Donggala dengan sebaik-baiknya. Sebagai bentuk komitmen dalam memberantas korupsi di Kabupaten Donggala. Sebelumnya, Senin 12 Maret 2018, tersangka kasus KONI Donggala, Kaharuddin Katjo, sudah menjalani pemeriksaan di ruang Krimsus Tipikor Polres Donggala. Kaharuddin yang akrab disapa Gopi itu menghadiri panggilan penyidik tanpa di dampingi kuasa hukumnya.
Sementara itu, mantan Sekretaris KONI Donggala, Aslan Rembagau yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka tidak dapat menghadiri panggilan penyidik. Aslan dikabarkan sakit dan sedang menjalani perawatan di salah satu Rumah Sakit di Makassar. Kapolres Donggala yang waktu itu masih dijabat AKBP Arie Ardian Rishadi, SIK mengatakan, penyidik sudah memiliki alat bukti utuk menjerat kedua tersangka.
Keduanya dikenakan pasal 2 dan 3 UU Tipikor dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200jt.
Kasus KONI Donggala ini bermula dari hasil audit BPK Perwakilan Sulteng tahun 2015. BPK menyebutkan telah terjadi penggunaan dana yang tidak jelas dan tidak wajar serta tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaanya pada Pekan Olahraga Provinsi tahun 2014 di Kabupaten Poso.
Penggunaan dana hibah untuk Poprov di Kabupaten Poso tahun 2014 itu dinilai oleh BPK Perwakilan Sulteng merugikan keuangan daerah hingga ratusan juta rupiah.
(mg2/palu ekspres)
