PALU EKSPRES, TOLITOLI – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli terus melakukan pemeriksaan saksi- saksi terkait penerimaan dana Rp 250 juta yang diperuntukan untuk biaya pengukuran lokasi warga yang terkena dampak mega proyek pembangunan Daerah Irigasi ( DI) Salugan.
Proyek tersebut melekat di Satuan Kerja ( Satker) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Balai Wilayah Sulawesi Tengah ( BWSS) III Sulteng yang nilainya capai Rp 212 miliyar lebih.
Kasi Intel Kejari Tolitoli, Hazairin SH dikonfirmasi Palu Ekspres, Kamis (30/8/2018), mengatakan saat ini pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan saksi- saksi terkait penerimaan dana Rp 250 juta dari BWSS Sulteng.
“Hari ini, Kamis (30/8/2018), yang kami periksa Bendahara BPN Nurdiana dan Kasi Sengketa Perkara Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tolitoli, Supardi,” kata Hazairin.
Ia menjelaskan, dana yang diterima BPN Tolitoli senilai Rp 250 juta digunakan untuk tim lapangan melakukan pengukuran lahan warga yang terkena dampak dan akan diganti rugi namun sampai saat ini belum dilakukan oleh pihak BPN. Sehingga berdampak pada tersendatnya pembangunan irigasi Salugan di Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli. Padahal, kontrak pekerjaan proyek multy years contrak ( MYC) yang dimenangkan PT. Brantas Abipraya sudah berjalan sejak 9 November 2017 lalu.
“Karena tim lapangan belum melakukan pengukuran, sehingga tersendatnya pembangunan irigasa tersebut,” katanya.
Olehnya, pihaknya terus melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan dan pengumpulan data- data agar penanganan kasus ini bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan.
“Yang pasti kami seriusi penanganan kasusnya, karena ada indikasi penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh pihak BPN Tolitoli,” ungkapnya.
Sementara, Kasi Sengketa Perkara Pertanahan BPN Tolitoli, Supardi dikonfirmasi Palu Ekspres, membenarkan pemeriksaan oleh Kejaksaan terkait
penerimaan dana pengukuran sebesar Rp 250juta dari Satker BWSS Sulteng. Namun, ia mengakui belum sesuai dengan kesepakatan yang seharusnya karena nilainya mencapai Rp 1,2 miliar, sehingga tim belum melakukan pengukuran lokasi warga yang terkena dampak pembangunan irigasi yang dibiayai dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Iya, memang benar saya dengan bendahara sudah dimintai keterangan oleh Jaksa,” tegasnya.
Ia menjelaskan alasan tim lapangan belum turun karena dana yang diberikan dari BWSS belum seluruhnya, karena sebagian dana itu untuk pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Itu alasan sehingga tim belum turun,” ungkapnya.
(mg6/palu ekspres)
