PALU EKSPRES, PARIGI– Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), I Made Yastina selaku mitra kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Parimo, angkat bicara terkait pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang menjadi wewenang DKP Kabupaten Parimo.
Menurut I Made, TPI tersebut tidak difungsikan lagi oleh para nelayan di Parimo.
Dia menjlaskan, begitu banyak TPI yang ada di wilayah Parimo yang tidak disebabkan perencanaan tidak tepat. Seperti, pembangunan TPI bukan di lokasi perahu yang sering mendarat.
“Sebagian besar TPI tidak berfungsi secara maksimal karena tidak didukung oleh infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan oleh nelayan,” ungkapnya kepada Palu Ekspres, Jumat (7/9/1018).
Sehingga, pihaknya berharap dengan fasilitas yang sudah ada untuk ke depannya diperbaiki sesuai aspirasi dari nelayan.
“Iya yang jelas pemerintah daerah harus memfasilitasi nelayan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala DKP Parimo, Sabaruddin Kilis mengatakan, saat ini pihaknya berupaya agar TPI tersebut dapat difungsikan oleh nelayan, sehingga ada aktifitas untuk mendukung perekonomian dari segi produktivitas hasil laut.
“Iya memang kita akui lebih banyak TPI yang tidak digunakan dari pada yang digunakan,” terangnya.
Hal ini menurutnya, karena nelayan tidak melakukan pendaratan di tempat yang sudah disediakan. Salah satunya TPI yang aktif itu adalah di Desa Boyantongo, tetapi fasilitasnya seperti, jembatan sudah rusak sehingga tidak dapat digunakan.
Sabaruddin mengakui, target dan capaian PAD di instansi yang dipimpinnya itu masih sangat rendah, yang hanya berkisar di angka Rp 90 hingga 100 juta per tahunnya. Dan, PAD itu kata dia, bersumber dari TPI serta sumbangan dari pihak ke tiga.
(asw/palu ekspres ).
