PALU EKSPRES, JAKARTA– Kubu pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin dinilai sudah mulai panik dengan banyaknya deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di daerah.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade menegaskan, hal itu terbukti dengan perbedaan perlakuan antara gerakan #2019GantiPresiden dengan gerakan #2019TetapJokowi dan #2019Jokowi2Periode oleh aparat kepolisian dan BIN. Padahal, tagar hanyalah bunga-bunga demokrasi.
“2019 ganti presiden maupun tetap Jokowi, atau Jokowi dua periode, biasa-biasa saja bagian bunga-bunga demokrasi,” ujar Andre dalam diskusi Re-iDE Indonesia bertajuk “Polemik Tagar” di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018).
Anehnya, aparat keamanan, malah bertindak layaknya penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU. Yang mana, kedua lembaga negara itu sudah tegas-tegas menyatakan bahwa tagar #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi serta #2019Jokowi2Periode hanyalah bagian dari kebebasan berekspresi.
“Tidak perlu pemerintah, BIN, kepolisian kebakaran jenggot, ini bagian dinamika demokrasi masyarakat sudah tahu Bawaslu, KPU sudah menyatakan tagar itu kebebasan aspirasi, beda dengan Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasto bilang, itu kampanye di luar jadwal. Ini lumrah dalam demokrasi,” sebut Andre.
Aparat keamanan dinilainya sudah bertindak kurang adil dengan membeda-bedakan perlakuan terhadap gerakan #2019GantiPresiden dengan #2019TetapJokowi serta #2019Jokowi2Periode.
Sebab, di beberapa daerah polisi melarang deklarasi tagar #2019GantiPresiden, namun di satu sisi deklarasi tagar dari kubu Jokowi malah dijaga secara ketat. Kenyataan tersebut dinilai sebagai bentuk dari kepanikan kubu Jokowi.
“Ini yang katanya surveinya tinggi dan pasti menang, ini mulai panik dengan adanya tagar ini. Dilihat dari banyaknya deklarasi dan inisiator dimana-mana hingga membuat panik,” pungkas Andre.
(rus/rmol)
