PALU EKSPRES, JAKARTA- Rektor kini ditentukan oleh Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini membuat polemik tersendiri.
Amirullah Hidayat kordinator Komunitas Relawan Sadar Indonesia (KORSA), mengatakan, kebijakan Pemerintah ihwal pengangkatan Rektor menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo sangat ketakutan dengan gerakan mahasiswa di kampus. Sebab, jika mahasiswa turun ke jalan secara besar-besaran maka kekuasaan pemerintah sekarang akan berakhir.
“Ini tentu tidak diinginkan oleh Jokowi dan elite sekelilingnya,” kata Amirullah dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Ahad (16/9/2018).
Amirullah menegaskan, buntut kebijakan itu, tentunya Rektor akan melakukan intervensi terhadap mahasiswa di kampus masing masing, tekanan akan dilakukan.
“Jika mahasiswa kampus yang dipimpinnya keluar di jalanan melakukan demonstrasi kepada rezim ini, tentu jabatan seorang rektor akan dicopot,” tambah Amirullah.
Amirullah menanyakan, kebijakan itu kenapa bisa keluar di saat mulai maraknya demonstrasi mahasiswa.
“Masalah rektor itu kecil dan wewenang sudah puluhan tahun diurus oleh menteri. Seharusnya Presiden mengurus masalah negara yang besar, seperti bagaimana Rupiah menguat terhadap dolar AS, pengurangan utang, mengurus kesehatan rakyat, dan lain-lain,” tandas Amirullah.
Oleh karena itu, sambung Amirullah, kebijakan ini tidak usah diteruskan. Sebab, ini mengulang kembali kebijakan Orde Baru yakni intervensi terhadap dunia kampus.
“Apalagi kebijakan ini tidak ada tercatan dalam Nawacita, karena sebagai mantan Relawan Jokowi kita paham benar tentang janji Jokowi saat Pilpres 2014 yang lalu,” tegas Amirullah.
(jto/rmol)
