PALU EKSPRES, JAKARTA– Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama akhirnya memutuskan untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Hal tersebut berdasarkan hasil Ijtimak Ulama Jilid II. Keputusan ini pun disoroti oleh capres petahana Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi menyebut bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga dukungan satu kelompok ke paslon tertentu dinilai wajar. Sebaliknya, dia tidak akan melarang soal dukung-mendukung tersebut.
“Sering saya sampaikan di mana-mana bahwa ada satu kelompok mendukung Pak Prabowo, kelompok yang lain mendukung saya dan Pak Kiai Ma’ruf Amin, ya inilah demokrasi. Jadi ya silakan, enggak dilarang kok di negara demokrasi seperti ini,” kata Jokowi di Gedung INews, Jakarta, Senin (17/9/2018).
Jokowi mengatakan, saat ini tidak sedikit pula para ulama yang merapat untuk mendukung pencalonannya. Hal itu dikarenakan sosok KH Ma’ruf Amin sebagai salah satu ulama besar di Indonesia.
“Kita semua tahu bahwa Kiai Ma’ruf Amin adalah ulama besar, Ketua MUI. Enggak bisa ditutup-tutup, enggak bisa dipotong-potong, memang faktanya seperti itu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Jokowi menambahkan, dukungan di pilpres harus dalam konteks yang sehat dan fair. Artinya, nantinya biarkan masyarakat untuk menilai gagasan dan program dari masing-masing paslon.
“Saya kira ini penting sekali bagi sehatnya demokrasi di tanah air, kematangan, kedewasaan, dalam berdemokrasi kita,” tuturnya.
Dia juga menyebut bahwa pemilu harus menjadi kontestasi mencari hasil kerja, prestasi, dan rekam jejak. Dia pun tidak mau persoalan politik
SARA terulang kembali.
“Jangan sampai kita dalam pilpres ini kita memakai isu SARA lagi. Kemudian cara-cara fitnah yang saya kira tidak mendewasakan, tidak mematangkan demokrasi kita,” pungkasnya.
(ce1/aim/JPC)
