Oleh: Tasrif Siara, Praktisi Komunikasi Massa
JIKA membaca Daftar Calon Tetap (DCT) yang dikeluarkan KPU pada 20 September 2018 kemarin, khususnya untuk posisi DPR RI mewakili Provinsi Sulawesi Tengah, sekilas seperti tak ada masalah dengan nama-nama itu, namun ketika kita pelototi domisili mereka, seperti ada sesuatu yang perlu dipertanyakan.
Dalam DCT itu, caleg mewakili Sulteng yang akan bertarung untuk kursi DPR RI tahun 2019 berjumlah 99 orang. Rata-rata parpol mengirimkan tujuh nama. Jika kita hitung jumlahnya, maka di sana baru terasa kalau ada sesuatu yang perlu dikritisi, karena dari daftar itu, seperti tak memberi ruang untuk kaderisasi buat putra-putri terbaik kita di Sulteng.
Coba kita identifikasi domisili para caleg titipan itu. Dari 99 caleg itu, 40 orang atau 40,40 % berdomisili di luar wilayah Sulteng. Dominan dari wilayah Jakarta, Bekasi, Depok dan Tangerang Selatan. Jumlahnya 30 orang atau 30,30 %. Selebihnya Pontianak, Banjarbaru, Bau-Bau, Denpasar, Bandung, Gowa.
Lebih menarik kalau kita petakan domisili caleg luar Sulteng berdasarkan parpol. Partai Golkar dan PPP, dari tujuh caleg yang disodorkan, lima diantaranya domisili luar Sulteng. Partai Berkarya dan Bulan Bintang empat caleg. Gerindra, PKB, PDIP masing-masing tiga caleg dari luar Sulteng. PKS, PAN, HANURA, dua caleg. Dan Partai Garuda, PSI, Demokrat satu caleg domislili dari luar Sulteng.
Sebagai rakyat Sulteng, kita mesti mempertanyakan, seperti apa komitmen mereka terhadap pembangunan daerah ini untuk percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat Sulteng. Masalahnya, mereka itu tak lagi merekam denyut permasalahan kehidupan rakyat di sini dari hari ke hari. Termasuk caleg yang lahir di Sulteng namun telah bekerja cukup lama di luar Sulteng.
Para caleg yang hidupnya 24 jam di Sulteng saja, belum tentu mampu mengartikulasikan kepentingan kita di pusat, apalagi mereka caleg titipan itu yang sama sekali tak paham seperti apa peta social dan kultur kehidupan rakyat di Desa Gililana, Lambako atau Lelean Nono misalnya. Anda saja yang bermukim di sini pasti bertanya, di kabupaten mana yah letak desa-desa itu, apalagi mereka yang bermukim di metropolitan Jakarta.
Intinya, sepertinya kita hanya akan dijadikan mesin-mesin pencoblos, kemudian suara kita akan mereka pinjam agar mulus melenggang ke Gedung Parlemen Senayan.
Caleg yang 40,40 persen domisili di luar Sulteng itu, mengindikasikan kalau terdapat proses hegemoni pusat ke daerah. Ada sentralisasi rekrutmen yang cenderung elitis. Mereka mempraktikkan kerja parpol di zaman Orde Baru. Mereka umumnya tak mempersoalkan elektabilitas caleg di mata konstituen, karena pertimbangnnya, para caleg titipan itu memiliki sumberdaya ekonomi yang berlebih untuk mengkampanyekan dirinya.
Penulis hanya ingin mengatakan: pengurus partai di level provinsi tak punya daya tawar politik untuk mendesak pusat menampilkan sumberdaya dari daerah ini. Mereka juga telah gagal melakukan proses kaderisasi putra-putri terbaik kita.
Atau barangkali, memang kita kekurangan sumberdaya manusia hingga kita mesti menerima tumpahan 40 orang caleg titipan. Jika asumsi ini benar, alangkah apesnya nasib kita ini, padahal usia provinsi ini telah 54 tahun.
Politik yah ! tetap politik. Di sana berlaku adagium: tak ada kawan dan lawan yang abadi, kecuali kepentingan. Dan rakyat Sulteng mesti paham, yang dimaksud kepentingan itu adalah untuk kepentingan mereka, bukan untuk kita.***
