PALU EKSPRES, SIGI – Saat ini, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBD-P) Kabupaten Sigi tahun 2018 telah disahkan menjadi peraturan daerah (perda). Namun dalam pengesahan APBD-P tersebut, ada beberapa item usulan yang membuat polemik di tubuh DPRD Sigi itu sendiri.
Bagaimana tidak, dalam final cek pembahasan anggaran tambahan tersebut, ada item usulan pembelian Mobil Dinas (Mobnas) Wakil Ketua II DPRD Sigi dari fraksi Gerindra yang dicoret oleh tim pansus yang dipercayakan untuk melakukan pembahasan terhadap APBD-P tahun 2018.
Wakil Ketua DPRD Sigi, Jamaludin L Nusu
Bahkan, pada sidang paripurna, Selasa (25/9/2018) lalu, terlihat empat anggota fraksi Gerindra DPRD Sigi tak satu pun yang menghadiri rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sigi, Moh Rizal Intjenae SSos Msi tersebut.
“Saya rasa alasan dicoretnya usulan pembelian Mobnas milik Wakil Ketua DPRD Sigi sudah jelas. Pertama, mobnas beliau (wakil ketua DPRD Sigi) terbilang masih layak untuk digunakan,” jelasnya, Rabu (26/9/2018).
Alasan kedua, katanya, kalau melihat dari sisa masa menjabat tinggal kurang lebih tujuh bulan lagi. “Nah, kalau dipaksakan pembelian mobnas lagi, maka otomatis, yang menjabat wakil ketua nanti akan meminta mobnas lagi. Kan mubazir jadinya,” ujar politisi dari fraksi Golkar itu.
Jika dibandingkan dengan pembelian mobnas Wakil Ketua I DPRD Sigi, Muhamad Umar, itu dianggap pas dan layak. “Karena mobilnya sudah rusak dan layak diganti. Kalau pembelian mobnas pak Jamaludin itu saya rasa belum pas.
“Kita sendiri sudah bisa lihat keterbatasan anggaran kita. Dan masih ada hal-hal yang perlu diprioritaskan. Ya kalau belum terlalu penting kita akan coret,” pungkas calon DPRD Sulteng itu.
Sementara itu, dikonfirmasi media ini Rabu (26/9/2018), Wakil Ketua II DPRD Sigi, Jamaludin L Nusu mengatakan, bahwa terkait dengan dicoretnya usulan pembelian mobnas miliknya dalam APBD-P, pihaknya mengaku kecewa mekanisme pembahasan yang dilakukan oleh teman-teman pansus.
“Saya kecewa bukan karena mobnasnya. Akan tetapi saya kecewa dengan aturan atau mekanisme pembahasan anggaran yang dilakukan pansus,” tuturnya.
Alasannya kata dia, usulan mobnas tersebut kan sudah masuk dalam KUA PPAS lantas dicoret dalam rancangan APBD-P, lalu digantikan dengan program lain. “Aturan atau mekanisme pembahasan anggaran itu kan sudah jelas. Segala sesuatu yang bentuknya penganggaran, jika sudah terakomodir di KUA PPAS, itu tidak bisa lagi dicoret atau digantikan dengan program lain yang tidak masuk dalam KUA PPAS. Karena KUA PPAS itu menjadi dasar untuk diteruskan ke rancangan APBD-P,” ucapnya.
Ditanya mengenai ketidakhadiran satu pun anggota fraksi Gerindra pada pembahasan akhir APBD-P, dia mengaku tidak dapat hadir karena ada urusan penting. “Saya ada kegiatan di Buol. Jadi tidak bisa hadir. Kalau berkaitan dengan teman-teman dari fraksi Gerindra yang tidak hadir saya tidak tahu. Intinya saya tidak hadir bukan karena persoalan mobnas, tapi karena ada kegiatan di luar daerah,” tutupnya.
(mg2/palu ekspres)
