PALU EKSPRES, PALU – Penyaluran bantuan logistik bahan pangan di Kota Palu ternyata belum memiliki sebuah standar operasional yang jelas. Ini lantaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipercayakan untuk penyaluran masih bergerak dengan pola dan syaratnya masing-masing.
Penyaluran logistik melalui dinas pertanian dan tanaman pangan (DPTP) Palu misalnya. Dinas ini dipercayakan Wali Kota Palu untuk menyalurkan di dua kelurahan. Yakni Kelurahan Tanamodindi dan Tondo Kecamatan Mantikulore.
Dalam amatan Palu Ekspres, Senin 15 Oktober 2018 kemarin, dinas yang dipimpin Burhan Hamading ini menyalurkan bantuan sesuai permintaan dari ketua-ketua rukun warga(RW) di dua kelurahan tersebut.
Untuk memverifikasi kebenaran ketua RW, Burhan melibatkan langsung pejabat lurah dari dua kelurahan itu.
Setelah dibenarkan pejabat lurah, bantuan kemudian diantarkan ke rumah rumah ketua RW. Namun sesampainya di tangan RW, bantuan itu tidak serta merta diteruskan ke warga atau titik pengungsian. Masih ada satu proses yang harus dilalui. Para ketua RW masih harus menyalurkan bantuan itu kepada ketua ketua rukun tetangga (RT) dalam wilayah RW untuk diteruskan ke warga.
Ditingkat ketua RT pun demikian, bantuan belum bisa langsung diberikan kepada warga. Para ketua RT masih harus memverifikasi kebenaran seorang warga apakah namanya tercatat secara administrasi dan berdomisili di wilayah kerjanya.
Lantas siapa yang akan menjamin bantuan itu sampai kepada warga yang betul betul membutuhkan atau sampai ke titik pengungsian? Burhan kepada Palu Ekspres mengaku akan ada staf yang ditugasi khusus untuk memantau penyaluran itu.
“Mereka didampingi staf,”katanya.
Burhan menjelaskan, bagi warga yang membutuhkan bantuan logistik, sebaiknya segera melaporkan diri kepada ketua ketua RW ataupun RT sekitar tempatnya. Karena pihaknya untuk sementara tidak akan melayani permintaan langsung ke posko yang ia pimpin. Apalagi datang secara orang perorang.
“Kita arahkan ke RT TW atau lurah dulu. Jika tidak terdata dalam catatan ketua ketua RT dan RW, itu baru kami layani. Tapi itu pun kita harus verifikasi dulu ke lokasinya,”pungkasnya Burhan.
Pola penyaluran yang digunakan Burhan Hamading tersebut berbeda dengan pola yang digunakan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Palu. Sekwan mendapat tugas distribusi ke kelurahan Tatura Utara
Lurah Tatura Utara, Firman Nipo menyebut, pihaknya menyalurkan bantuan logistik langsung ke titik-titik pengungsian yang berada wilayahnya. Tanpa melalui perantara ketua RT ataupun RW.
“Kami langsung ke tenda tenda pengungsian. Karena titik pengungsian sudah lebih dulu kami data,”ungkap Firman.
Berbeda lagi dengan situasi di posko utama Pemkot Palu, rumah jabatan Wakil Wali Kota Palu. Amatan Palu Ekspres, masih banyak warga yang berdatangan ke tempat itu untuk mendapat bantuan.
Di posko utama ini, warga yang ingin meminta bantuan dibuat bingung dengan kriteria penerima bantuan logistik. Seperti informasi dari Kepala Dinas Pemukiman sekaligus pelaksana tugas Kepala Dinas PU Palu, Abidin.
Abidin menyebut, kriteria penerima bantuan adalah orang orang yang saat ini masih tinggal di pengungsian. Karenanya bantuan melalui dinas yang ia pimpin hanya diberikan pada titik titik pengungsian.
(mdi/Palu ekspres).
