Jakarta, PaluEkspres.com – Pemerintah memastikan layanan publik dan pendidikan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Program beasiswa akan tetap berjalan sesuai ketentuan.
Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi anggaran sudah sangat jelas, dimana gaji pegawai dan layanan publik bukanlah termasuk item yang diefisiensikan.
“Termasuk layanan pendidikan. Presiden Prabowo sangat menaruh perhatian kepada bidang pendidikan. Biaya operasional Perguruan Tinggi tidak akan ada pengurangan, dijamin!” tegasnya dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (14/2/2025).
Hasan menekankan perhatian yang sangat besar dari Kepala Negara khususnya terhadap bidang pendidikan ini. Ia menyebut Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick win 2025 Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka banyak terkait soal pendidikan, seperti Program Renovasi Sekolah dan Pembangunan Sekolah Unggulan.
“Lebih dari 10.000 sekolah akan diperbaiki tahun ini. Masih ada 300.000 sekolah lagi tahun depan juga diperbaiki, termasuk membangun sekolah-sekolah unggulan,” ungkapnya.
Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah mulai berjalan sejak awal tahun, juga mencerminkan perhatian pemerintah terhadap pentingnya pendidikan bagi masa depan generasi.
“MBG ini utamanya untuk anak-anak di sekolah. Sekali lagi, Presiden menaruh perhatian sangat besar,” ujarnya.
Oleh sebab itu, lanjut Kepala Presidential Communication Office (PCO), layanan pendidikan tidak ada kaitannya dengan efisiensi anggaran. Kalau ada informasi yang menyebutkan layanan pendidikan terdampak efisensi, itu tidak benar.
Biaya operasional Perguruan Tinggi tidak akan berdampak, termasuk pula berbagai program beasiswa yang tetap akan dilanjutkan.
Sekali lagi, Kepala PCO menegaskan efisiensi hanya diberlakukan terhadap belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar atau FGD, dan perjalanan dinas. Tak terkecuali bila ada dari item-item yang harus dipangkas tersebut ada dalam bidang pendidikan.
“Kalau misalnya dalam program beasiswa ada anggaran monitoring dan evaluasi atau perjalanan dinas, karena sudah ada teknologi zoom meeting misalnya, maka monev dan perjadin itu dievaluasi untuk bisa diefisienkan,” terangnya.
Beberapa hari terakhir ini, kementerian dan lembaga sedang melakukan rekonstruksi anggaran agar efisiensi yang diinginkan Presiden tepat sasaran sesuai arahan, sehingga jangan sampai layanan publik terdampak.
“Ini kami sampaikan supaya tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di masyarakat,” tandas Hasan. (*/pco)
