PALU EKSPRES, PARIGI- Sejumlah legislator Parimo mempertanyakan hasil asistensi APBD Perubahan Kabupaten Parigi Moutong yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pasalnya, hingga kini belum rampung dan Pemerintah Provinsi masih meminta perpanjangan waktu sampai tanggal 6 November 2018. Namun faktanya, hingga saat ini DPRD Parimo belum juga menerima hasil asistensi tersebut.
Salah seorang anggota badan Anggran (Banggar) DPRD Parimo, I Made Yastina, ditemui usai rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi atas tiga Raperda, Rabu (7/11/2018), mengatakan, bila mengacu pada surat tanda terima pada tanggal 16 oktober lalu, pihak Provinsi meminta perpanjangan waktu selama 15 hari kerja. Artinya, seharusnya bulan ini sudah rampung.
“Harusnya asistensi itu sudah selesai, kenyataanya sampai detik ini belum masuk kepada kami,” ujarnya.
Menurut politisi Partai Golkar itu, kewajiban DPRD membahas dan meyetujui Raperda dan APBD perubahan, itu wajib diajukan pihak eksekutif. Kemudian hasil asistensi tersebut, sebenarnya saat ini harus sudah rampung. Sehingga anggota DPRD, tinggal melakukan penyesuaian. tidak melakukan pembahasan lagi dan mengikuti arahan dari pemerintah provinsi.
Dia mengatakan, yang menjadi perosalan saat ini, kalau tidak ada hasil asistensi, tentu saja secara peraturan perundang-undangan, bupati menetapkan peraturan tentang APBD dan penjabarannya, apabila melewati dari waktu yang telah ditentukan. Sebab ini bukan lagi ranah DPRD untuk menanganinya.
“Yang jelas sikap DPRD hari ini dalam kapasitas melihat dan menunggu, apakah bupati akan mengambil keputusan sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak, karena kami tidak memiliki kewenangan,” jelasnya..
Dia menyayangkan hasil asistensi yang seharusnya sudah rampung dalam waktu 4 hingga 7 hari seperti biasanya, 15 hari asistensi APBD perubahan itu menurutnya, cukup lama. Sehingga menyita banyak waktu dan berdampak pada daerah ini. Ini menjadi pertanyaan terkait apakah ada kepentingan tertentu agar memuluskan sejumlah usulan.
“Tetapi saya tidak mau berburuk sangka tentang hal ini, karena 14 tahun saya berada di badan anggaran baru kali ini terjadi perosalan seperti ini, yang jelas saya tidak mau soudzon dan intinya ini harus segera diselesaikan,” katanya.
(asw/Palu ekspres)
