PALU EKSPRES, PARIGI– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dalam waktu dekat akan membuat kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, terkait larangan terhadap guru yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu (legislatif).
Koordinator Divisi Penanganan Pelangaran Bawaslu Parimo, Iskandar Mardani ditemui, Senin (26/11/2018) mengatakan, dua lembaga ini memiliki otoritas pemeliharaan ditingkat tenaga pengajar di Kabupaten Parigi Moutong.
“Baik guru kontrak, ASN, dan yang mendapatkan sertifikasi, kami akan melakukan koordinasi ke dinas tersebut,” jelasnya.
Ia menjelaskan, di dalam nota kesepahaman yang akan dibangun nantinya terdapat dua poin. Pertama, Bawaslu akan melaksanakan sosialiasi serentak untuk pemilih pemula di semua sekolah di Parimo, yang akan melibatkan seluruh Panwascam di 23 kecamatan.
Kedua terkait beberapa tenaga guru yang masuk dalam daftar calon tetap (DCT).
Kedua poin tersebut, akan termuat di MOU yang akan disepakati dalam waktu dekat. Selanjutnya akan ditandatangani bersama. Kemudian, ketiga lembaga ini akan melakukan trecking langsung.
Karena menurutnya, dua lembaga tersebut memiliki data jumlah guru yang berada di wilayah ini.
“Bawaslu memiliki profil, sementara Disdikbud dan Kemenag memiliki data, berkenaan dengan itu apakah melanggaran secara kode etik tinggal keputusan berada di dua lembaga tersebut untuk menentukannya, dan persoalan ini akan terakumulasi di seluruh tingkatan kabupaten Parimo,” jelasnya.
Menurutnya, saat ini dua kecamatan telah melaporkan terkait adanya dugaan guru yang menjadi calon legislatif. Masing-masing dari kecamatan Tomini dan Ampibabo. Sehingga pihaknya saat ini masih menunggu seluruh data dari setiap Kecamatan dan diberikan batas waktu memasukan laporan tersebut adalah hari ini, untuk dilakukan verfikasi.
Ia mengakui, bahwa pihknya telah mengeluarkan surat edaran ditingkat kecamatan untuk melakukan pendataan seluruh tenaga honor yang dianggarkan melalui APBN dan APBD, sebagaimana diatur dalam undang-undang.
“Ditingkat bawah masih sebatas meminta keterangan tambahan, kemudian dilaporkan kepada kami untuk ditindaklanjuti ke instansi terkait,” ungkapnya.
(asw/palu ekspres).
