PALU EKPSRES, PALU– Rincian pendapatan dan belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Palu tahun 2019 belum final. Nilainya akan diditetapkan kemudian setelah rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD melalui fasilitasi Gubernur Sulteng.
Sesuai kesepakatan bersama DPRD dan Pemkot Palu, RAPBD 2019 ditetapkan dengan struktur pendapatan ditarget sebesar Rp1,2 triliun lebih dan belanja daerah Rp1,3triliun lebih. Dengan pembiayaan daerah Rp2.9 miliar lebih. Dalam RAPBD 2019 nilai belanja daerah lebih besar daripada target pendapatan daerah (defisit). Berselisih kurang lebih Rp100 miliar.
Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Palu, Irmawati Alkaf menjelaskan, sesungguhnya angka defisit tersebut rencananya akan ditutupi dengan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2018.
Pihaknya kata Irmawati, memang belum memasukkan nilai Silpa lantaran terkendala hal teknis. Dan masih dikerjakan secara manual. Sementara tenggat waktu fasilitasi ditingkat provinsi harus dilakukan segera.
“Itukan masih dalam bentuk RAPBD yang masih akan dievaluasi tingkat provinsi. Hitungannya belum final,”jelas Irmawati, Senin 3 Desember 2018.
Menurut dia, nilai belanja yang lebih besar dari pendapatan itu juga dipengaruhi adanya pos anggaran dalam rangka pemulihan paska bencana. Seperti infrastruktur dan pengadaan logistik makan minum bagi pengungsi untuk tiga bulan di awal tahun 2019.
Kemudian adanya penurunan target pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp283miliar menjadi Rp165miliar ditahun 2019. Sementara Silpa yang akan diharapkan menutupi defisit itu adalah anggaran pada beberapa pekerjaan infrastruktur yang tidak terserap habis ditahun 2018.
Berkaitan dengan nilai Silpa, Irmawati menyebut baru akan diketahui pada pertengahan Desember 2018. Nilai ini akan dimasukkan setelah RAPBD difasilitasi provinsi untuk selanjutnya ditetapkan. “Jadi nilai pendapatan dalam RAPBD itu kita harap naik menutupi defisit setelah ada nilai Silpa. Makanya kami berani menaruh angka belanja lebih besar dari pendapatan. Karena itu sudah ada hitungannya,”urai Irmawati.
Sementara itu, Kepala Bappeda Palu, Arfan, menambahkan, sisi lain dari target belanja yang lebih besar dari pendapatan sesungguhnya adalah bentuk antisipasi Wali Kota Palu. Terhadap kemungkinan lambatnya dana-dana dari pemerintah pusat untuk kepentingan paska bencana.
“Misalnya dana bantuan logistik makan minum pengungsi dan infrastruktur dalam kompleks hunian tetap. Kita anggarkan memang untuk antisipasi kemungkinan terlambatnya bantuan pemerintah pusat,”jelas Arfan.
