PALU EKSPRES, JAKARTA– Sebagai sektor yang berperan dalam membuka lapangan
kerja bagi 96,87 persen angkatan kerja di Indonesia, UMKM memiliki
posisi penting dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami
Ilman mengatakan penguatan kontribusi UMKM sangat dibutuhkan untuk
mengantisipasi ketidakpastian ekonomi.
Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, kontribusi UMKM
pada PDB mencapai 60,34 persen pada 2017. Kontribusi ini pada
dasarnya masih dapat ditingkatkan, mengingat peran UMKM dalam porsi
ekspor di Indonesia hanya mencapai 15,7 persen.
Pengalaman pada 1998 dan 2012 membuktikan bahwa UMKM dapat bertahan
dari krisis ekonomi, ditunjukkan dengan pertumbuhan positif yang
dicapai UMKM pada saat-saat krisis.
”Dengan memperkuat peran UMKM sebagai punggung perekonomian,
diharapkan kondisi makroekonomi Indonesia juga menjadi lebih tahan
banting terhadap ketidakpastian global di tahun-tahun mendatang.
Kebijakan pro-UMKM yang dapat diberikan dapat terfokus pada bantuan
modal dan pemasaran, dimana dua fokus ini berpotensi menghambat
pertumbuhan UMKM,” jelasnya, Selasa (4/12/2018).
Ilman menjelaskan, Presiden dan Wakil Presiden terpilih kelak harus
menyediakan skema permodalan yang ramah terhadap UMKM. Selama ini,
UMKM seringkali sulit mendapatkan modal dari bank karena sulitnya
UMKM dalam memenuhi syarat creditworthiness (5C) yang menjadi standar
bank dalam memberikan pinjaman. Creditworthiness diartikan sebagai
syarat-syarat kelayakan untuk mendapatkan kredit dari bank.
Hal ini dikarenakan aset yang dimiliki UMKM, umumnya, tidak cukup
memadai untuk dijadikan jaminan kepada pihak bank. Tidak cukup
memadainya aset membuat UMKM terkena bunga yang tinggi. Sementara itu
untuk mereka juga masih relatif sulit untuk mendapatkan akses ke KUR,
usaha skala kecil dan mikro. Usaha skala menengah memiliki kesempatan
yang lebih besar untuk mendapatkan KUR.
”Penguatan peran peer to peer lenders harus dilakukan untuk
memberikan UMKM akses ke permodalan dengan skema pembayaran yang
ramah UMKM. Peran mereka sebagai perantara bisa turut memberikan
manfaat untuk bank melalui produk-produk keuangan yang mereka beli
sekaligus bisa memberikan UMKM akses ke permodalan,” pungkasnya.
(uji/JPC)
