PALU EKSPRES, PARIGI- Salah seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, Ahrianto Matompo melakukan somasi terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Parimo. Somasi tersebut terkait pemanggilan dirinya yang terlihat saat bersama dengan salah seorang Caleg DPR RI Sarifudin Sudding di salah satu warung kopi (Warkop) di Parigi pada Jumat 30 November 2018, yang sempat diberitakan media ini.
Ahrianto mengatakan, pemanggilan itu dalam hukum bukan menjadi kewenangan Bawaslu. Karena menurutnya, Bawaslu bukanlah lembaga penyidikan, tetapi yang menjadi kewenangannya adalah mengundang.
“Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum jelas di pasal 1 nomor 3 kewenangan Bawaslu kabupaten itu adalah meminta keterangan, kemudian dipertegas di peraturan Bawaslu No. 7 tahun 2018, pasal 14 itu mengundang,” jelas Ahrianto kepada Palu Ekspres di Parigi, Senin (3/12/2018).
Sehingga hal ini kata dia, adalah perbuatan yang dilakukan oleh Bawaslu telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Bawaslu itu sendiri.
Menurutnya, secara substansi hukum antara undangan dengan panggilan itu berbeda.Kalau undangan itu adalah melahirkan hak bagi yang diundang, bisa datang dan bisa tidak. Tetapi kalau panggilan itu adalah suatu kewajiban. “Apabila saya sebagai warga Negara tidak memenuhi itu maka akan dilakukan pemanggilan kembali dan ada upaya paksa,” ungkapnya.
Hal ini yang menurutnya telah merugikan dirinya secara pribadi karena telah terkesan di media sosial dan dikalangan masyarakat luas bahwa dinilai telah melakukan kesalahan dengan dilakukan pemanggilan oleh Bawaslu.
“Dalam somasi saya kira jelas, bahwa saya meminta Bawaslu untuk segera mencabut pernyataan dan mengklarifikasi kepada media serta menghentikan adanya kata pemanggilan tersebut,” tegasnya.
Menurut informasi yang diperoleh pihaknya dari hasil sosialisasi tentang pengawasan partisipatif Pemilu 2019 di salah satu hotel di Parigi, bahwa ASN yang mendengarkan kampanye atau berdiskusi dengan caleg di luar jam kerja itu bukan merupakan pelanggaran.
“Berarti dengan sendirinya maka saya akan telaah kembali surat ini bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan tindakan di luar kewenangannya,” sebut Ahrianto.
(asw/palu ekspres).
