PALU EKSPRES, PARIGI– Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawslu) Kabupaten Parigi
Moutong, Muhlis Aswad menanggapi terkait somasi yang dilayangkan oleh
salah seorang aparatur sipil negara (ASN) di Parimo.
Muhlis mengatakan, bahwa pihaknya sudah melakukan apa yang seharusnya
menjadi tugasnya dalam hal pengawasan. Sehingga ketika ada informasi
dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN
apapun bentuknya, pihaknya punya kewajiban mengundang yang
bersangkutan untuk dimintai bahan keterangan.
“Jadi formatnya itu adalah undangan tidak pernah kami katakan bahwa
itu pemanggilan dan lain sebagainya,” kata Muhlis yang ditemui di
kantornya, Selasa (4/12/2018).
Menurutnya, dari empat ASN yang diundang itu, baru dua orang yang
sempat hadir. Sementara yang dua orang lainnya hingga saat ini belum
hadir.
”Dan itu Insya Allah kami akan lanjutkan lagi sesuai dengan petunjuk
yang ada, bahwa kami akan undang sampai tiga kali. Kalau memang
ternyata tidak hadir kita akan lihat bagaimana proses hukumnya
nanti,” ungkapnya.
Ia menegaskan, bahwa ada di format undangan itu tertulis permintaan
bahan keterangan.
”Prihalnya undangan permintaan bahan keterangan, jadi tidak ada
kata-kata panggil di situ,” ujarnya.
Selanjutnya, untuk ASN yang belum sempat hadir memenuhi undangan itu,
akan diagendakan pada hari Rabu besok dan sesuai hasil pleno.
Selain itu, pihaknya juga akan mengundang Camat Parigi Selatan
terkait dengan sambutannya pada saat pembukaan MTQ di Kecamatan
Parigi Selatan beberapa hari lalu.
“Jadi pada pembukaan MTQ kemarin camat sedikit menyentil daftar
nama-nama penyumbang lengkap dengan calon dan lainnya,” ungkapnya.
Sekaitan hal itu, kordiv hukum, data, dan informasi Bawaslu Parimo,
Bambang menambahkan, terkait undangan itu adalah permintaan bahan
keterangan sesuai dengan amanat undang-undang nomor 7 tahun 2017
pasal 103 huruf (F).”Jadi ketika ada indikasi pelanggaran, kami
diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk meminta bahan
keterangan,” sebut Bambang.
Bahan keterangan itu kata dia, selain edukasi tujuannya juga untuk
memastikan apakah benar ada keterlibatan atau tidak.
”Setelah kita undang dua orang ASN kemarin itu memang tidak ada
keterlibatan sehingga tidak berlanjut prosesnya,” ujarnya.
Sehingga, kalau nantinya terbukti dan terpenuhi syarat formil dan
materilnya pastinya akan diregister, dan itu bukan lagi permintaan
keterangan tetapi, undangan klarifikasi.
(asw/palu ekspres).
