Oleh : Muhd Nur Sangadji
Kepada siapa kita minta pertanggungjawaban ketika kebijakan publik itu berefek membunuh (mortal) ribuan manusia puluhan tahun kemudian. Inilah hal mendasar yang tidak terjawab hingga kini terkait kejadian luquifaksi yang terjadi di Palu dan Sigi pada tgl 28 September 2018. Peristiwa tersebut, selain menyisahkan derita panjang, Juga meninggalkan teka-teki tidak terjawab tentang pemicu kejadian.
Dalam sebuah presentasi oleh ahli geologi pada seminar nasional tentang bencana yang digagas ACT di Palu beberapa waktu lalu, mengungkap hal ini. Tentu saja, masih butuh riset mendalam, tapi testemoni masyarakat, menjelaskan hal menarik, sekaligus mengerikan. Mereka bilang, patut diduga bahwa ketersediaan air tanah dangkal sebagai salah satu faktor pemicu liquifaksi, amat terkait dengan keberadaan irigasi gumbasa. Jaringan irigasi ini kata masyarakat yang diungkap pembicara, tidak memiliki alas beton, sehingga imbibisi atau rembesan air terjadi setiap kali aliran irigasi berfungsi.
Masyarakat juga bercerita tentang korelasi aliran irigasi dengan naik turunnya tinggi permukaan air sumur mereka. Ketika aliran irigasi dihentikan oleh adanya tindakan teknis pemeliharaan, maka permukaan air sumur pasti surut. Sebaliknya, bila air irigasi mengalir, maka permukaan air sumurnya pasti naik. Dan, ini telah berlangsung selama lebih kurang 40 tahunan.
Pertanyaannya, bila ini dianggap kesalahan fatal dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan publik, siapa yang mestinya dimintai pertanggungjawabannya..? Waktu empat puluh tahun itu, apriori, pejabat pengambil keputusan dan pengawas pembangunan mungkin sudah wafat semua. Lantas, kita harus bertanya kepada siapa ..?
Sangat pesimis, sebab untuk kasus bangunan yang rontok parah saat ini, diduga tidak cuma karena sebab langsung bencana semata. Tapi, diduga juga karena kesalahan bestek bangunan (baca : bahan dan komposisinya). Pengambil kebijakannya masih ada bahkan masih berkuasa, sulit tersentuh hukum. Apalagi mereka, pengambil kebijakan yang sudah wafat ?
Jadi, inilah pelajaran luar biasa tentang pengambilan keputusan dalam kebijakan pembangunan. Berangkat dari kajian teknokratik, partisipasi stakeholders hingga pengawasan pekerjaan, tidak boleh lagi asal asalan atau malah bersekongkol dalam jaringan mafiaso. Jaringan ini biasanya ada antara oknum atau kelompok penguasa, pengusaha maupun rakyat jelata.
Tidak bisa dianggap enteng atas semua nya ini. Sebab, ada ribuan manusia tertimbun di sini. Pada bangunan perumahan, perkantoran dan hotel yang runtuh, ada pula mayat bergelimpangan. Sebagiannya tinggal tengkorak karena sanak famili tidak punya daya untuk evakuasi. Semua Korbanan ini kita doakan memperoleh tempat yang paling layak di sisiNya. Tapi, hikmah berharga harus diambil sebagai teguran untuk tindakan kedepan.
Namun, kalau ini juga tidak menyentuh nurani kita, maka tunggu saja satu ketika alam yang akan bekerja kembali sebagai pengadilan. Dia, adalah penguji, pengawas dan eksekutor yang paling jujur, objektif tanpa kompromi. Itulah yg dilakukannya pada tanggal 28 September 2018. Dan, sebahagian besar dari kita telah tampil sebagai saksi hidupnya. Wallahualam.
