PALU EKSPRES, SIGI- Warga Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi kembali berduka. Setelah banyak warga tewas diterjang lumpur ganas saat bencana, kini dua warga desa itu dilaporkan meregang nyawa.
Dugaan mencuat kematian warga disebabkan terpapar debu dari tumpukan lumpur kering yang hingga saat ini belum dibersihkan.
Kepala Desa Langaleso, Nurlin mengungkapkan, dua warga itu salahsatunya anak perempuan berumur dua tahun (Kalilah). Bocah ini meregang nyawa setelah sempat dirawat di rumah sakit selama sepekan. Pada tanggal 3 Desember 2018 bocah itu akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
Nurlin menuturkan, kematian warga diduga kuat karena sering terpapar debu lumpur kering di desa itu. Pasalnya rumah korban terpaksa ditinggali meski sekelilingnya masih terdapat lumpur kering yang menumpuk.
“Saat ini korban yang meninggal dunia akibat lumpur itu sudah 2 orang. Satu anak dan satunya lagi orang dewasa,”ungkap Nurdin kepada wartawan yang ditemui di Desa Langaleso, Sabtu 15 Desember 2018.
Menurut Nurlin, sebelum meninggal, kedua korban mengalami penyakit dengan gejala yang sama. Awalnya mengalami batuk dan demam tinggi. Kemudian mengeluhkan lumpuh sekujur tubuh, seperti tak bertulang.
“Memang sempat dirawat di rumah sakit. Tapi sepertinya rumah sakit mampu mengobati penyakit yang diderita warga tersebut,”ujarnya.
Sementara itu, Asrin, kakek korban menduga kuat cucunya terpapar penyakit karena sering menghirup debu yang beterbangan diterpa angin.
“Hanya seminggu setelah terserang gejala itu cucu saya meninggal. Gejalanya batuk demam dan mengalami lumpuh,”ungkap Asrin.
Menurut Asrin, dia beserta keluarganya sempat mengungsi ditempat aman. Jauh dari rumah tempat ia dan cucunya tinggal. Namun dalam pengungsian itu, keluarganya tak pernah tersentuh bantuan. Hingga akhirnya dia memutuskan kembali ke rumah meski rumahnya dikelilingi lumpur mengering.
Asrin berharap pemerintah tidak tinggal diam atas kondisi warga yang kini hidup dalam kecemasan akibat lumpur kering tak kunjung dibersihkan. Negara, melalui BNPB kata dia harus hadir di desa itu. Menyelamatkan warga yang tersisah.
“Jadi sebelum terlambat, kami berharap dan meminta pertolongan pemerintah pusat dalam hal ini BNPB untuk dapat bertindak secepatnya mengatasi persoalan ini,”harapnya.
Kades Langaleso, Nurlin lebih jauh menjelaskan, Desa Langaleso bersebelahan dengan Desa Jono Oge, pusat likuifaksi paling parah. Karenanya di desa itu juga berjatuhan ratusan korban akibat diterjang aliran lumpur.
“Tepatnya di dusun 3 Vou juga telah porak poranda dengan jumlah korban yang tidak sedikit. Sementara untuk dusun lain yang ada di Langaleso menjadi daerah sasaran lumpur bawaan dengan jumlah besar,”jelasnya.
Lumpur bawaan itulah yang kemudian mengeras dan diketahui membawa serta material berupa jenazah korban. Warga desa yang mengungsi dan merasa tidak tersentuh bantuan terpaksa kembali le rumahnya dan hidup diatas lumpur kering tersebut. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun terpaksa dilakukan di atas material lumpur.
kondisi demikian menurutnya kian diperparah lantaran tak ada satupun pos pelayanan kesehatan dari pemerintah setempat di desa itu.
“Tak ada pos kesehatan dari dinas kesehatan Sigi. Yang ada justru pos kesehatan relawan dari luar Sulawesi,”ungkapnya.
Nurlin berharap pemerintah segera memberi perhatian pada Desa Langaleso. Sehingga upaya pemulihan segera dapat terkendali
Berbicara soal sisa lumpur kering, Nurlin mengaku sudah berusaha melakukan koordinasi ke berbagai pihak termasuk Pemda Sigi untuk mendatangkan alat berat. Namun sayangnya tindaklanjut pembersihan lumpur dengan alat berat hanya berlangsung dua hari. Hingga membuat penanganan lumpur terbengkalai.
“Kami dan warga kecewa karena penanganan tidak tuntas. Sisa lumpur masih sangat banyak. Hanya sekitar sepertiga persen dari jumlah lumpur yang ada,“ucapnya.
Diapun sempat mengonfirmasi perihal penarikan alat berat dari desanya kepada Pemda Sigi. Pemda beralasan, penarikan alat berat dilakukan untuk menangani timbunan lumpur di desa lainnya.
“Kami akui memang banyak desa yang terdampak. Jumlah alat berat terbatas dan tidak memadai untuk digunakan. Karenanya harus ada intervensi pemerintah pusat dan provinsi,”pungkasnya.
(mdi/palu ekspres).
