PALU EKSPRES, PALU – Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan SDA, Sisliandy, SSTP, M,Si. selaku Sekretaris TEPRA , menyampaikan realisasi APBD Per 30 November 2018 adalah Sebesar Rp. 2.896.534.573.081 atau sebesar 72, 46% dari Total APBD Rp. 3.996.473.283.398.
Ini disampaikan pada Rapat Pimpinan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Tahun 2018, Periode, 30 November 2018, Gedung Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Jumat, (28/12/2018)
Rapat dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M,Si. didampingi Setda Propinsi Drs. Moh. Hidayat Lamakarate, M.Si, dan Asisten II,III.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan menyampaikan bahwa sesuai laporan BPKAD bahwa realisasi Anggaran sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 sudah mencapai Rp.3.432.871.677.847 atau sebesar 85,90% dari target 97%.
Sementara proyeksi Silva APBD Tahun Anggaran 2018, berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh BPKAD Tanggal 24 Desember 2018, perkiraan realisasi APBD Provinsi Sulteng sampai dengan dengan 31 Desember 2018 adalah Sebesar Rp. 3.626.276.846.312 atau 90,74% dari Total APBD Rp. 3.996.473.283.398.
Sehingga proyeksi Silva Rp. 370.193.437.086. atau 9.26%. Beberapa pekerjaan fisik masih dalam proses pelaksanaan. Perkiraan realisasi ini masih akan bergerak sampai dengan 92%.
Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M,Si mengatakan melihat deviasi target dan realisasi per 30 November 2018, hal ini dipahami karena Gempa Bumi.
“Demikian juga dengan proyeksi realisasi yang ini juga kita pahami sebagai dampak dari bencana yang menyebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilanjutkan dan juga ada kegiatan yang harus diluncurkan tahun 2019 disebabkan adanya kejadian luar biasa,” ujar Gubernur Longki yang memimpin langsung rapat tersebut.
Gubernur memberikan penegasan kepada OPD yang kegiatannya tidak ada berhubungan dengan bencana supaya tidak membuat alasan yang menyebabkan kegiatannya dan Anggarannya tidak terealisasi.
Dia mempertanyakan dan mendiskusikan dengan kepala OPD terkait dengan kegiatan, proses penyelesaian kendala teknis kegiatan.
Dalam diskusi dengan kepala OPD banyak kegiatan yang terpaksa diharus direncanakan kembali dan ada yang harus diluncurkan Tahun 2019 akibat dari dampak Bencana Gempa Bumi.
Gubernur mengharuskan seluruh perencanaan dan bangunan fisik harus tahan gempa walaupun konsekuensinya harganya agak mahal. Lebih khusus bangunan sekolah harus dibangun yang tahan gempa.
Perencanaan wilayah harus didiskusikan dengan baik dengan kota Palu terutama rencana pembangunan pada bibir pantai. Sehingga kata dia pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kondisi daerah Palu yang memiliki potensi Gempa Bumi.
Gubernur telah menerima secara resmi Peta Zona dampak Gempa Bumi dan juga telah menetapkan Lokasi Pembangunan Hunian Tetap pada lokasi Tondo, Talise, Duyu dan Pombewe.
(Humas Pemprov Sulteng/ Palu Ekspres)
