PALU EKSPRES, SIGI -Memasuki tahun politik, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sigi melakukan pembenanahan untuk lebih fokus menyukseskan Pemilu serentak tahun 2019.
“Adapun pembenahan yang dilakukan Bawaslu Sigi yaitu menyiapkan diri dalam hal pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu 2019,” kata Anggota Bawaslu Sigi, Dewi Tisnawaty SH, Rabu 2 Januari 2019.
Dewi mengatakan bahwa pelanggaran peserta pemilu untuk saat ini, terbanyak adalah pelanggaran pemasangan APK di wilayah terlarang.
“Bagi peserta pemilu Kabupaten Sigi, wilayah terlarang pemasangan APK di sepanjang jalan Rajalembah. Selain di perkantoran, tempat ibadah, rumah sakit, pepohonan dan sekolah,” jelasnya.
Menurutnya, pihaknya sudah berulang kali melakukan penertiban. Dan, untuk saat ini, Dewi mengakui sudah lebih 100 APK peserta pemilu telah ditertibkan.
”Sebelum ditertibkan, kami terlebih dahulu menyurati peserta pemilu yang melakukan pelanggaran pemasangan APK di wilayah terlarang. Dan dalam jangka waktu 3 kali 24 jam tidak ada respon baik dari peserta pemilu yang telah disurati, selanjutnya kami berkordinasi dengan satpol PP segera melakukan APK yang melanggar itu,” ungkapnya.
Lebih lanjut kata perempuan asal Bulukumba ini, jika untuk saat ini penindakan APK yang melanggar sudah efektif. Namun dia berharap, ke depan regulasi aturan penindakan APK dapat dipertegas lagi.
”Harus ada payung hukum yang kuat dalam mengatur sanksi pelanggaran pemasangan APK di wilayah terlarang bagi peserta pemilu agar dapat memberikan efek jera,” harapnya.
Selain pelanggaran APK, pelaku politik uang, politisasi SARA dan netralitas semua pihak menjadi incaran Bawaslu Sigi. Jika ada yang kedapatan melakukan pelanggaran, maka akan diusut sesuai dengan aturan yang berlaku.”Tahun 2019 sudah memasuki momen politik. Makanya kita akan fokuskan pada pencegahan, pengawasan serta menindaki pelaku praktik money politic, politisasi SARA, maupun netralitas ASN,” ujarnya.
Diapun mengajak semua warga supaya bersama-sama melibatkan diri untuk menyukseskan Pemilu serentak tahun 2019 dan menolak politik uang. Sebab, jika warga terlibat pada money politic maka tujuan untuk melahirkan pemimpin dan wakil rakyat berkualitas akan gagal. (mg4/palu ekspres)
