PALU EKSPRES, JAKARTA – Naiknya suku bunga surat utang pemerintah berakibat
pembayaran bunga utang pemerintah dipastikan meningkat.
Pada 2018, realisasi pembayaran bunga utang pemerintah mencapai 108,2
persen dari target dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Total realisasi bunga utang 2018 adalah Rp 258,1 triliun.
Ekonom Indef Bhima Yudhistira menyebutkan, tahun ini bunga utang
diperkirakan membengkak hingga Rp 267 triliun – Rp 275 triliun.
’’Pembengkakan disebabkan naiknya Fed rate dua kali di 2019, serta
risiko global dan domestik jelang tahun politik,’’ katanya Jumat
(4/1/2019).
Menurut dia, pemerintah perlu fokus mengurangi belanja yang konsumtif
seperti belanja barang dan belanja pegawai. Belanja infrastruktur
perlu dievaluasi karena nilainya lebih dari Rp 400 triliun di APBN
2019. Proyek yang tidak prioritas dan berbahan baku dominan impor juga
bisa ditunda dulu.
Dari sisi penerimaan pajak, kuncinya terletak pada tax ratio yang
harus digenjot ke angka 12 persen dari posisi saat ini di level 11,5
persen. ’’Basis pajak perlu diperluas karena 2019 tidak bisa lagi
andalkan penerimaan dari migas dan pertambangan seiring dengan
rendahnya harga komoditas,’’ ujarnya.
Pada 2019, pemerintah memiliki kewajiban pembayaran utang jatuh tempo
Rp 354 triliun yang terdiri atas surat utang dan pinjaman bilateral
maupun multilateral. Tantangannya, masih ada risiko pelemahan kurs
rupiah tahun ini. ’’Pemerintah disarankan mengurangi penerbitan utang
dalam bentuk valas,’’ tutur Bhima.
Ekonom Asia Development Bank (ADB) Institute Eric Sugandi menerangkan,
suku bunga utang secara nominal diperkirakan terus naik. Karena itu,
pemerintah disarankan memperlambat penambahan utang baru. Pemerintah
berutang untuk membiayai defisit APBN. ’’Idealnya, defisit APBN bisa
dikurangi,’’ ungkapnya.
Hal yang bisa dilakukan adalah mengatur sisi belanja daripada sisi
penerimaan. Sebab, sisi penerimaan banyak dipengaruhi faktor eksternal
yang berada di luar kendali pemerintah. Misalnya, harga minyak dan
nilai tukar.
Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Pieter
Abdullah memprediksi bahwa tahun ini Bank Indonesia (BI) menaikkan
suku bunga mengikuti kenaikan suku bunga The Fed minimal dua kali.
Kenaikan suku bunga acuan tersebut bisa membuat pembayaran bunga utang
meningkat seperti halnya pada 2018. Ditambah dengan rupiah yang masih
berpotensi melemah. ’’Kondisinya bakal relatif sama,’’ katanya.
Tahun lalu pembiayaan utang dalam APBN tercatat Rp 366,7 triliun atau
91,8 persen di antara target Rp 399,2 triliun. Jumlah itu lebih rendah
daripada realisasi pada 2017 sebanyak Rp 429,1 triliun atau 93 persen
dari target.
Pembiayaan utang yang berkurang Rp 62 triliun tersebut diikuti
penurunan pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi pada 2018
tercatat Rp 61,1 triliun atau 93,1 persen di antara target Rp 65,7
triliun.
Pembiayaan investasi itu diberikan kepada beberapa badan usaha milik
negara (BUMN) dan badan layanan umum (BLU).
’’Penurunan jumlah pembiayaan utang dilakukan untuk mempertimbangkan
kondisi ekonomi global dan domestik. Seperti kita tahu, suku bunga di
AS menjadi faktor yang memengaruhi perekonomian global tahun ini,’’
jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Banyak konsensus yang memperkirakan The Fed menaikkan suku bunga
acuannya dua kali tahun ini. Meski tidak seagresif perkiraan
sebelumnya yang menyebut The Fed akan menaikkan suku bunga tiga kali,
kenaikan tersebut secara implisit dapat membuat yield SBN meningkat.
(nis/rin/c14/fal)
