Menurutnya, program bantuan perbaikan rumah dari Pemerintah Pusat yang bergulir nentinya akan mengacu pada basis data by name by adres yang tercatat dalam data dinas kependudukan dan catatan sipil.
“Jadi tidak masalah meskipun KK berbeda alamat dengan keberadaan rumah. Kan nanti tetap akan ada pendampingan dari pemerintah daerah setempat,”jelasnya.
Mengenai hasil finalisasi data ini, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palu, Fresli Tampubolon menjelaskan, validasi data sesungguhnya menjadi kerangka untuk memastikan ketepatan data. Sesuai dengan kondisi faktual dari segala aspek dampak bencana.
Karena basis data tersebut akan digunakan sebagai peletakan kebijakan dimasa datang.
“Jika datanya tidak pas, maka dasar peletakan dasar Kebijakan tidak tepat. Karenanya untuk mengantisipasi hal itu diperlukan validasi dan finalisasi,”jelas Fresli.
Data tersebut selanjutnya nanti akan dituangkan dalam surat keputusan (SK) Wali Kota. Sebagai kelastian kondisi dampak dari bencana yang terjadi dari semua aspek.
Namun menurutnya, jika masih ada hal yang belum terekam dalam basis data tersebut. Maka nantinya akan dikonsultasikan lebih jauh kepada wali kota untuk pengambilan keputusan selanjutnya.
Dia menjelaslan, data dampak bencana harus segera ada kepastian. Karena jika terus terjadi perubahan, maka landasan pengambilan keputusan terkait penanganan hingga rekonstruksi sulit dilakukan.
“Jika tidak ada kepastian data, maka kebijakan nantinya bisa keliru.Termasuk keputusan selanjutnya untuk penanganan maupun penyelesaian masalah.
“Kalau belum ada data yang final tentang kerusakan, maka akan sulit memperhitungkan soal kebutuhan ganti ruginya. Makanya harus ada kepastian data dulu,”pungkasnya.
(mdi/palu ekspres)
