PALU EKSPRES, PALU – Sistem peringatan dini terjadinya bencana alam atau biasa disebut Early Warning System (EWS), sejauh ini baru ada satu di Kota Palu Sulawesi Tengah (Sulteng). Peralatan yang memancarkan bunyi sirene ketika terjadi bencana ini terletak di Jalan M Hatta Palu.
Rangkaian sistem peringatan dini yang ada di Kota itu Palu menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palu, Fresli Tampubolon, berfungsi sebagai informasi peringatan terjadinya bencana tsunami.
Fresli menyebut, jangkauan bunyi sirene EWS yang ia ketahui hanya sebatas dalam radius tiga kilometer dalam keadaan sepi. Namun tidak mengetahui seberapa jauh jangkauan EWS tersebut jika perkotaan dalam keadaan ramai.
“Sejauh ini kita belum tahu berapa jangkauannya jika dalam keadaan ramai,”ungkap Fresli, Sabtu 5 Januari 2018.
Sementara kata dia, luas wilayah perkotaan mencapai 45kilometer persegi. Dalam hitungannya, Fresli menyebut satu unit EWS tidak mungkin menjangkau radius 45 kilometer. Dalam luas 45kilometer menurutnya dibutuhkan sedikitnya 15 unit EWS.
“Jika satu EWS hanya menjangkau tiga kilometer. Berarti kita membutuhkan lebih dari 10 EWS untuk luas 45 kilometer. Nah kalau kita mau hitung sederhana begitu idealnya jumlah EWS yang harus dipersiapkan,”jelasnya.
Lebih jauh dia menjelaskan, EWS yang terletak di taman GOR Palu itu diadakan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG). Karenanya untuk menambah jumlah unit lainnya diperlukan kerjasama lintas sektor termasuk pemerintah pusat.
“Dalam beberapa kunjungan pihak luar dan bank dunia. Ini sudah saya jelaskan. Bahwa EWS kita cuma satu titik. Perlu dikembangkan sistem EWS yang lebih lengkap,”katanya.
Pihaknya berharap, penambahan jumlah EWS di Kota Palu perlu menjadi perhatian semua pihak khususnya BMKG. Sehingga namtinya, upaya mitigasi dan antisipasi persiapan dini masyarakat bisa berjalan efektif dimasa mendatang.
“BPBD Palu dalam hal ini hanya menjalankan fungsi koordinasi. Nah, yang saya mau sampaikan, pengadaan EWS ini sebenarnya kewenangan siapa. Pemerintah kota kah, provinsi atau BMKG,”sebutnya.
Fresli menambahkan, dalam menjalankan fungsi koordinasi itu, pihaknya mempersiapkan tiga kerangka acuan mitigasi bencana yang mengacu pada keputusan rencana induk.
