Oleh MOAMMAR EMKA*
PALU EKSPRES – Bagi saya, terkuaknya prostitusi online di Surabaya yang melibatkan kalangan artis bukan hal baru. Bukan kali pertama ada kalangan artis atau selebriti yang terlibat sebagai pelaku prostitusi. Hal demikian marak saya temui sejak menulis buku Jakarta Undercover pada awal 2000-an.
Memang cukup banyak kalangan artis yang punya bisnis sampingan dengan menjadi (maaf) pekerja seks komersial atau teman kencan. Biasanya, artis yang demikian berasal dari kalangan sekuter atau selebriti kurang terkenal. Bisa pendatang baru yang popularitasnya tak kunjung naik atau mereka yang sudah jarang menerima job di dunia hiburan.
Berbagai motivasi mendasari para artis itu untuk memiliki pekerjaan sampingan. Namun, yang paling sering adalah gaya hidup dan ekonomi. Untuk gaya hidup, biasanya para artis itu ingin mencari penghasilan lebih sehingga bisa lebih diterima lingkungan pergaulan mereka. Misalnya, untuk belanja baju, sepatu, tas, dan lain sebagainya.
Lantas, alasan ekonomi lebih menyangkut ke penghasilan untuk hidup. Ada yang ingin hidup mandiri dan memenuhi kebutuhan hidup di tengah ibu kota. Ada juga yang menjadi tulang punggung keluarga dan harus mencari penghasilan tambahan.
Untuk bisa memperoleh pendapatan ekstra, tentu para artis itu butuh bantuan. Mulai jasa mucikari yang membantu kinerja mereka hingga para pelanggan yang bersedia membayar. Bisa dibilang, para artis yang nyambi itu hanya sebagian kecil dari jaringan prostitusi. Tentu tak adil jika hanya menyorot (atau bahkan mencibir) mereka.
Masalahnya, undang-undang atau hukum yang mengatur kasus prostitusi masih belum jelas. Selama ini, dari segi hukum maupun sanksi sosial, yang selalu kena adalah si artis serta mucikari. Secara hukum, si mucikari akan menjadi tersangka karena menyediakan jasa perdagangan manusia. Lantas, si artis yang statusnya adalah saksi korban mendapat sanksi sosial.
Dalam kasus yang melibatkan VA dan AS, mereka sudah mendapat sanksi sosial. Berbagai pemberitaan di media massa serta unggahan dan komentar di media sosial tentu memberikan rasa malu meski mereka bukan tersangka.
Namun, ada satu yang terkesan diabaikan. Yakni, oknum yang memesan atau hendak menggunakan jasa prostitusi. Selama pengamatan saya sejak hari berita VA dan AS tersebar, sama sekali belum diungkap siapa sejatinya pengusaha asal Surabaya yang kuat membayar tarif Rp 80 juta itu.
Padahal, sangat tidak adil jika masyarakat dan aparat hanya menindak tegas si artis atau mucikari. Lihat saja, yang harus menanggung malu adalah VA dan AS yang “hanya” memenuhi permintaan si pemesan. Sementara itu, si pemesan lolos dari sanksi sosial. Hampir tidak ada yang mempermalukannya karena nekat menggunakan jasa prostitusi online.
Dengan demikian, harus ada upaya untuk mengusut siapa pemesan tersebut. Atau mungkin jaringan pemesan jika bisnis prostitusi sudah sampai ke level yang lebih luas. Pemesan pun harus mendapat perlakuan serupa. Jangan hanya mucikari atau si artis. Sebab, bisnis prostitusi bisa bergerak karena mereka, para pemesan. Kalau tidak ada yang pesan, tentu tidak ada yang menyediakan, bukan?
*) Penulis dan pengamat gaya hidup
(Disarikan dari hasil wawancara wartawan Jawa Pos Glandy Burnama/c11/agm)
