PALU EKSPRES, JAKARTA – Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Chusnul Mariyah menilai penyelenggara pemilu 2019 sudah tidak netral. Ini
terkait beberapa kasus pemilu di Indonesia. Salah satunya, soal aksi
mengacungkan dua jari pada akhir pidatonya saat Konferensi Nasional
Gerindra di Sentul, Jawa Barat beberapa waktu lalu.
“Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu sudah terlihat tidak netral,
sudah terlihat dipertanyakan integritas dan kenetralan,” kata Chusnul
saat menjadi pembicara di dalam topik ‘2019, Adios Jokowi?’ di Kantor
Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta, Rabu (9/1/2019).
Kasus Anies, menurut dia, sejatinya tak perlu dipersoalkan oleh
berbagai pihak. Sebab, acara konferensi Partai Gerindra yang
diselenggarakan di Sentul International Covention Center (SICC) itu
berlangsung tertutup.
“Ini persoalannya Anies di dalam acara partai yang tertutup, bukan
terbuka,” tuturnya.
Di sisi lain, Chusnul lantas bertanya balik kepada penyelenggara pemilu
yang terkesan membiarkan kepala daerah dan menteri yang secara terang-
terangan mendukung paslon tertentu. Dia tak mengerti dengan komitmen
netralitas dari penyelenggara pemilu.
“Yang terbuka itu dibiarkan, ada 15 kepala daerah, ada menteri dan ada
macam-macam. Artinya sudah ada kecenderungan untuk apapun yang berasal
dari oposisi itu cepat sekali. Termasuk ke kontainer itu tugasnya
Bawaslu bukan KPU,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjalani pemeriksaan
oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal itu terkait aksinya
mengacungkan dua jari pada akhir pidatonya saat Konferensi Nasional
Gerindra di Sentul, Jawa Barat.
Setelah diperiksa selama satu jam lebih, Anies keluar lift dengan
tersenyum lebar. Anies membenarkan bahwa dirinya memang dipanggil
terkait isi pidato dan aksi mengacungkan dua jari yang dilakukannya.
“Jadi laporannya pada kalimat-kalimat yang saya gunakan, kemudian pada
jari itu yang dilaporkan. Saya sampaikan, itulah kalimat yang saya
katakan tidak bisa saya tambahkan dan saya kurangi,” jelasnya di kantor
Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).
Dalam pemeriksaannya, Anies menjelaskan, dirinya diproses berdasarkan
laporan yang hanya berdurasi tidak sampai 1 menit. Padahal jika
disampaikan dengan utuh, semua pihak tidak akan salah kaprah.
“Jadi saya minta dibaca lengkap kan laporannya hanya beberapa
hitungannya sampai 1 menit deh yang dilaporkan. Setiap orang bisa
memiliki interpretasi atas simbol,” ungkap Anies.
Anies pun meluruskan statusnya saat menghadiri acara tersebut. Sebagai
gubernur, Anies merasa wajar dan sah saja mendatangi kegiatan apapun.
Bahkan, untuk acara politik sekalipun menurutnya adalah hal yang normal
bagi seorang gubernur.
“Secara substansi gubernur bisa mengikuti kegiatan apa saja selama
tidak melakukan kegiatan kampanye,” tandasnya.
(igm/jpc)
