PALU EKSPRES, JAKARTA – Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma menuding di rezim Joko Widodo (Jokowi) telah terjadi banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kriminalisasi terhadap tokoh pergerakan, aktivis, hingga pemuka agama.
Sebagai contoh Lieus menyinggung kasus dugaan makar yang menjerat sejumlah tokoh dan aktivis pada tahun 2016 lalu, yang mana hingga kini proses hukumnya tidak jelas. Ia menyebut hal itu sebagai pelanggaran HAM berat.
Hal itu disampaikan Lieus saat menjadi pembicara dalam pertemuan Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI)/International Humanitarian Activist Network (IHAN) dengan mengusung tema ‘Kaukus Korban Hak Asasi Manusia dan Kriminalisasi Rezim Jokowi’ yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).
“Contoh kasus Pak Sri Bintang dan teman-teman saya yang lain. Dikasih label makar, tapi sudah dua tahun proses hukumnya gak jelas. Kalau menurut saya itu pelanggaran HAM berat,” kata Lieus.
Selain itu, ia juga menyinggung sejumlah kasus yang dituduhkan Habib Rizieq Shihab, yang menurutnya, pemerintahan Jokowi seakan-akan tak peduli dengan nasib Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) yang sudah dua tahun berada di Arab Saudi itu.
“Ini kan terkesan negara seperti tak peduli. Jangan lupa umat Islam ini terbesar di Indonesia. Saya pikir kudu cepat diselesaikan agar beliau ada bersama kita, berkumpul bersama umat yang sudah lama merindukan kehadirannya,” ujar Lieus.
Lieus yang merupakan, Koordinator Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi ini berharap, kasus-kasus tersebut seharusnya diselesaikan sebelum Pilpres 2019, sehingga rakyat dapat mengikuti pesta demokrasi lima tahunan itu dengan riang gembira.
“Saya punya pengalaman lho, kemarin saya ngomong ‘kamsia Jokowi cukup satu periode’ langsung dibikinin laporan polisinya di Bareskrim. Tapi saya senang karena setelah saya buat statmen itu, 1000 pengusaha Tionghoa di Glodok malah secara terbuka mendukung Prabowo Untuk presiden 2019,” sambungnya.
Untuk itu, Angggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama ikut memperjuangkan nasib orang-orang yang diduga menjadi korban HAM rezim Jokowi.
“Kita malu kalau kita diam saja, kita malu. Ini hak kita sebagai warga negara. Kita harus kompak, jangan biarkan mereka sendirian. Sekarang kita harus bersama-sama memperjuangkan. Sampai ke luar negeri gak apa-apa kalau memang rezim ini gak benar,” geram Lieus.
Apalagi, ditambahkan Lieus, akibat dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kriminalisasi terhadap tokoh pergerakan, aktivis, hingga tokoh agama dan ketidakjelasan proses hukum yang terjadi saat ini, membuat rakyat kian lantang untuk meneriakkan ‘2019 Ganti Presiden.’
“Saya lihat sekarang beda, rakyat sudah berani bersuara lantang. Ini luar biasa, dan bakal kebangkitan people power,” pungkasnya.
(gun/jpc)
