PALU EKSPRES, JAKARTA- Mengawali 2019, sebagai lembaga
kemanusiaan filantropy Islam yang menjaga kredibilitas dan
transparansi, Dompet Dhuafa mengadakan laporan kinerja lewat
Public Expose 2019. Bertempat di Bakoel Kopi Jl Cikini Raya,
Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/1/2019)
Menurut Direktur Utama Dompet Dhuafa Filantropi drg Imam Rulyawan
MARS mengatakan Dompet Dhuafa selama perjalanan 25 tahun
memberikan kontribusi layanan bagi perkembangan ummat dalam
bidang sosial, kesehatan, ekonomi, dan kebencanaan serta CSR.
”Melalui public expose ini kami harapkan lebih banyaknya para
masyarakat yang mendonasikan ke Dompet Dhufa untuk lebih
menyebarkan manfaat kepada kaum dhuafa,” ujarnya.
Jumlah penerima manfaat Dompet Dhuafa dari tahun 1993 hingga
tahun 2018 sebanyak 19.13 juta jiwa dan layanan, Sementara jumlah
penghimpunan Dompet Dhuafa di 2018 sebanyak Rp 312.50 miliar.
Lima pilar yang dimiliki Dompet Dhuafa seperti pendidikan,
kesehatan, ekonomi, sosial, dan dakwah menjadi pondasi dalam
mengembangkan program-program pengentasan kemiskinan masyarakat
Indonesia.
Dompet Dhuafa memiliki 17 cabang dan perwakilan dalam negeri,
lima cabang berada di luar negeri, sembilan kantor layanan, 138
program, 19 gerai sehat layanan kesehatan cuma-cuma, lima rumah
sakit, empat sekolah, tujuh outlet Dayamart, 1 De Fresh, 11 unit
Bisnis, sebagian besar pertumbuhan merupakan hasil pendekatan
Dompet Dhuafa terhadap khasanah budaya lokal.
Dalam perkembangannya Dompet Dhuafa tidak saja mengelola dana
zakat, infaq , sodakoh dan wakaf (ZISWAF), Dompet Dhuafa juga
mengelola dana kemanusiaan untuk bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam.
Rumah tinggal hanyalah salah satu masalah yang dihadapi penyintas
gempa di Lombok, masih banyak persoalan yang dihadapi di
lapangan, mulai dari pendidikan, kesehatan, belum lagi pemulihan
ekonomi yang luluh lantak.
Berdasarkan data Kogasgabpad akibat gempa Lombok yang terjadi
pada 29 Juli 2018 menyebabkan korban meninggal sebanyak 560
orang, luka berat 709 orang, luka ringan 345 orang sedangkan
jumlah pengungsi mencapai 390.529 orang. Kerusakan rumah rusak
berat 76.765 unit, rumah rusak sedang 2.584 unit dan rusak ringan
35.594.
Lambatnya proses perizinan ini dinilai karena faktor subjektif
yang diberlakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Akibatnya, dana
yang ditransfer ke daerah tidak dapat dicairkan atau mengendap
apabila jumlah fasilitator masih kurang. Padahal, saat ini ada
sekitar 44 ribu rumah rusak berat di Lombok Utara. Sementara
fasilitator hanya 100 orang. Maka dibutuhkan 1.400 orang
fasilitator.
Berdasarkan data terakhir dari Kementerian Koordinator PMK, yang
menjadi koordinator penanganan gempa di Lombok menyebutkan, dana
yang sudah ditransfer ke pemerintah daerah sebesar Rp 3,5 trilun.
Sedangkan yang sudah ditransfer ke masyarakat sebesar Rp 1,6
triliun.Terkait pendataan pokmas, yang sudah terbentuk mencapai
1.850 atau sekitar 22.648 Kepala Keluarga (KK). Dari pokmas yang
sudah terbentuk itu, yang sudah mendapat Surat Keputusan (SK)
mencapai 1.530 Pokmas atau sekitar 19.274 KK.
Merespon hal tersebut, Deputi Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi, Harmensyah, menjelaskan bahwa keberadaan Pokmas
menjadi syarat penting untuk pencairan dana bantuan stimulan
rumah untuk korban bencana tersebut. Dimana melalui Pokmas,
diharapkan bantuan yang disalurkan dapat tepat sasaran.
(mdo/indopos)
