Oleh: Dr. Aminuddin Kasim, SH.,MH*
DEBAT antar-Paslon Capres dan Cawapres adalah salah satu dari beberapa metode kampanye yang ditetapkan dalam UU Pemilu (Pasal 276 ayat (1) huruf h).
Pada Pemilu 2019 kali ini, KPU telah menyelenggarakan debat pertama pada 17 Januari 2019. Debat Paslon kali ini sedikit berbeda dengan debat Paslon pada Pemilu 2009 dan 2014. Kali ini, seminggu sebelum debat berlangsung, KPU telah menyampaikan daftar pertanyaan (kisi-kisi) kepada kedua Paslon. Pertanyaannya adalah: apa esensi dari debat antar-Paslon?
Rocky Gerung pada acara ILC tanggal 8 Januari 2019 mendalilkan bahwa Pemilu selalu ada konflik, dan konflik bagian dari demokrasi. Atas dasar itu, debat adalah fasilitas untuk menguji habis-habisan kemampuan Paslon. Berdiri di podium debat adalah ujian logika, etika, retorika, psikologi bagi setiap Paslon. Semuanya harus bisa dipamerkan oleh Paslon dalam panggung debat.
Bagi Rocky Gerung, panggung debat ibarat ring tinju, di situ kita ingin melihat ada duel yang berdarah-darah dan ada yang terkapar di atas ring (KO) supaya tobat dipermalukan.
Jika (seandainya) debat dipersepsikan seperti itu, maka Pemilu kita adalah Pemilu yang tidak beradab. Sebab, panggung debat tidak menyuguhkan kampanye rasional, melainkan kampanye emosional. Keadaban berdemokrasi harus berakar dari nilai-nilai sosial budaya nusantara. Oleh karena itu, harus dihindari jika debat dijadikan panggung berseteru pendapat dengan emosional hingga mempermalukan Paslon di hadapan publik.
Debat pertama Capres dan Cawapres yang diselenggarakan KPU pada 17 Januari 2019 kemarin tampak seperti kampanye emosional, meskipun tensi emosionalnya tidak sekeras debat antara Trump vs Hillary Clinton pada Pemilu 2016 di AS lalu.
Makna Debat Dalam Konteks Budaya Nusantara
DEBAT dalam budaya lokal (di Sulawesi) dipersepsikan negatif. Debat dalam tradisi Bugis sama dengan mappangewang (beradu mulut atau berbantah-bantahan). Mappangewang berpotensi menimbulkan perseteruan (konflik).
Dalam budaya Mandar, da sibaro atau da sibaro-baro (jangan berdebat) adalah ucapan yang ditujukan kepada anak-anak ketika saling menjatuhkan dalam berbicara hingga tampak urat leher (sibaro). Dalam tradisi orang Palopo yang berbahasa Tae’ di Luwu, sigaga identik dengan debat. Ucapan danggi mu sigaga (jangan berdebat) merupakan prilaku buruk karena berpotensi memunculkan perseteruan. Demikian pula suku Saluan (di Luwuk-Sulteng), boli mahantuda atau boli mahanggaga adalah ucapan untuk mengingatkan orang-orang agar berhenti berdebat (beradu mulut). Hal itu berbeda batanga yang bermakna dialog atau bermusyawarah.
Sementara suku Buol di Sulteng, kata debat berarti bandaan. Tradisi Buol juga menilai buruk jika ada orang berdebat (berbantah-bantahan). Nai mo bandaan yang berarti jangan berdebat adalah mengundang ketegangan dan berpotensi menimbulkan konflik. Lalu, dalam budaya Kaili di Sulteng, nositangkari atau nosibanta adalah bermakna debat (beradu mulut). Oleh karena itu, ucapan nemo nosibanta atau nemo nositangkari adalah peringatan orang tua kepada orang yang berdebat. Hal itu berbeda dengan nosimpakanoa (meluruskan) yang lebih bermakna positif karena ada dialog dan nilai musyawarah di dalamnya.
Debat dalam pandangan Islam, bukan hal terlarang sepanjang bermanfaat dan bertujuan untuk syiar Islam. Namun, ketika debat sudah tidak lagi bermanfaat, maka ajaran Islam mengingatkan untuk dihindari. Nabi Muhammad pernah bersabda: Aku akan menjamin rumah di dasar surga bagi orang-orang yang meninggalkan debat meskipun dia berada dalam pihak yang benar ….dst (Bukhari dan Muslim).
Dalam dunia pendidikan, debat dianjurkan bagi mahasiswa agar trampil berargumentasi dengan berbasis logika dan teori. Debat Konstitusi antar-mahasiswa adalah bagian proses pendidikan yang semata-mata bertujuan untuk meraih prestasi. Hal itu sangat berbeda dengan debat dalam konteks Pemilu yang nota bene meneguhkan keniscayaan adanya persaingan (kompetisi) untuk meraih kekuasaan. Lalu, karena kompetisi itu bertujuan untuk meraih kekuasaan, maka kampanye dalam bentuk berpotensi muncul ekspresi emosional untuk saling menyerang pendapat.
Debat pertama Capres dan Cawapres pada tanggal 17 Januari 2019, tertangkap sebagai arena kampanye emosional (mappangewang), meskipun tensi emosionalnya tidak setinggi debat antara Trump vs Hillary Clinton pada Pemilu 2016 di AS lalu. Lebih dari itu, debat yang tampak juga tidak bermutu. Sebab, publik masih mendengar adanya jawaban yang bias (tidak pas) dari Paslon atas pertanyaan yang diajukan Paslon yang lain. Demikian pula sebaliknya saat sesi tanya-jawab berlangsung.
Harus diakui, sejak KPU menetapkan Paslon peserta Pemilu, sebagian besar pemilih sudah teguh menentukan pilihannya baik berdasarkan akal sehat maupun berdasarkan hati, bahkan mungkin berdasarkan kedua-duanya. Kalaupun ada swing voter, prosentasenya juga relatif kecil.
Oleh karena itu, saya meyakini bahwa sepanjang tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan yang dapat mendistorsi elektabilitas Paslon sampai menjelang 17 April 2019, maka debat Paslon tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sikap pemilih yang sejak awal telah meneguhkan pilihannya.
Debat bukan satu-satunya arena kampanye antar-Paslon yang bernuansa pendidikan politik. Selain tidak berpengaruh secara signifikan untuk mengubah keteguhan sikap pemilih, juga terkesan kental dengan praktik demokrasi liberal. Atas dasar itu, perlu dipikirkan untuk meninjau kembali debat Paslon. Dialog antar-Paslon dengan melibatkan para ahli, bisa menjadi alternatif untuk mengubah kampanye dalam bentuk debat. (***)
*Ketua Bagian HTN Fakultas Hukum UNTAD dan Pemerhati Pemilu
