PALU EKSPRES, JAKARTA – Penolakan daerah untuk merekrut PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K2 (kategori dua) terus berdatangan. Alasannya sama, mereka kehabisan dana untuk menggaji PPPK.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan pergolakan di daerah ini menjadi salah satu pokok pembahasan di rapat terbatas Kabinet Kerja. Pemerintah, kata Bima, sedang membahas masalah tersebut. Kira-kira apa yang mesti dilakukan pusat agar rekrutmen PPPK tahap pertama ini bisa berjalan.
“Ya sedang dirundingkan sama yang punya uang (Menkeu). Semua bisa jalan kalau ada anggarannya kan,” kata Bima kepada JPNN, Kamis (31/1/2019).
Dia membenarkan, pemerintah akan menyiapkan skema khusus. Bentuknya seperti apa Bima enggan membocorkannya.
“Nantilah kalau sudah final. Prinsipnya, pemerintah ingin rekrutmen PPPK tahap pertama ini bisa jalan,” ucapnya.
Mengenai kemungkinan penundaan, Bima mengatakan, sementara masih berjalan sesuai rencana. Apalagi data honorer K2 yang akan ikut tes sudah ada.
“Sementara belum ada putusan ditunda. The show must go on. Insyaallah Februari-Maret jalan,” tandasnya.
Sebelumnya, Pengurus Pusat Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Nur Baitih mengungkapkan, penolakan daerah untuk menggaji PPPK dibahas dalam ratas. MenPAN-RB Syafruddin dan Menkeu Sri Mulyani kemudian merumuskannya untuk membuat skema khusus.
“Informasi yang kami dapat dari KSP, akan ada skema khusus bagi daerah agar bisa merekrut PPPK dari honorer K2 di tahap pertama ini,” tandas Nur Baitih.
(esy/jpnn)
