PALU EKSPRES, JAKARTA – Presiden Joko Widodo angkat suara terkait pernyataan rivalnya, Calon Presiden 01 Prabowo Subianto yang menyebut anggaran negara bocor 25 persen. Tak perlu basa basi Jokowi bahkan menantang Prabowo untuk melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika memang ada bukti.
“Bocornya kalau 25 persen itu berarti Rp 500 triliun. Duitnya gede banget Rp 500 triliun. Laporin ke KPK dengan membawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta. Jangan asal,” jelasnya usai menghadiri Perayaan Imlek Serentak di Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/2/2019).
Jokowi lalu mengingat bahwa pada 2014 lalu pernah disebutkan kalau ada uang negara yang bocor Rp 7.200 triliun. Nah, sekarang apabila ada kebocoran anggaran 25 persen berarti nilainya adalah Rp 500 triliun. Jumlah yang tentunya tidak sedikit.
“Kalau memang bocor sampai 25 persen laporin aja ke KPK. Duit gede banget itu,” kata Jokowi.
Prabowo memperkirakan 25 persen anggaran negara bocor. Jenis kebocorannya pun macam-macam. Dia bahkan menyebut telah mencatat dan menghitungnya di sebuah buku.
“Saya hitung dan saya sudah tulis di buku kebocoran dari anggaran rata-rata taksiran saya mungkin lebih sebetulnya 25 persen taksiran saya anggaran bocor. Bocornya macem-macam,” ujar Prabowo saat menghadiri peringatan hari ulang tahun (HUT) Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) ke-20 tahun di Hall Sport Mall kelapa Gading, Jakarta, Rabu (6/2/2019).
Dia mencontohkan, ada sejumlah proyek yang nilainya tidak sesuai dengan nkeharusannya. Mantan Danjen Kopassus ini pun menduga ada mark up yang dilakukan pemerintah.
“Proyek yang harganya 100 dibilang 150 itu namanya apa? penggelembungan namanya mark up. Harga 100 dia tulis 150 bayangkan. Jembatan harga 100 ditulis 150 dan ini terjadi terus menerus,” tuturnya.
Prabowo juga memperkirakan, anggaran yang bocor tersebut mencapai Rp 500 triliun. “Kalau anggaran kita yang sudah sepakati USD 200 miliar, kalau kebooran tadi 25 persen artinya yang hilang hampir Rp 500 triliun yang bocor,” sambungnya.
Menurut dia, seharusnya anggaran tersebut bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat dalam mendukung perekonomian dalam negeri.
(uji/jpc)
